Jakarta, FORTUNE – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau kembali data masyarakat Miskin, untuk formulasi kebiakan dan penanganan yang lebih efektif di masa mendatang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2024 menunjukkan bahwa masyarakat miskin Indonesia mencapai 25 juta orang, sementara data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) mencatat golongan masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (BPI) sudah mencapai lebih dari 96 juta orang.
“Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya,” kata Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani dikutip dari Antaranews, Senin (21/10).
Dengan demikian, pemerintah harus mampu mendorong kebijakan yang mendukung pemerataan dan pengurangan angka kemiskinan, mengingat lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi akan terjaga bila angka kemiskinan bisa terus berkurang dan daya beli masyarakat meningkat.
Tantang lainnya
Di sisi lain, pemerintahan baru akan menghadapi tekanan fiskal yang tinggi, sehingga butuh solusi konkret untuk mengatasi masalah kemiskinan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dialokasikan Rp3,61 kudriliun dengan penerimaan negara yang proyeksinya hanya mencapai Rp3,01 kuadriliun. “Potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan jadi penambah utang negara, termasuk juga problem fiskal yang jatuh tempo sekitar Rp800 triliun di tahun 2025,” katanya.
Selain itu, angka pengangguran diperkirakan akan cukup tinggi, mencapai 5,2 persen pada April 2024, menurut data IMF. Situasi ini menunjukkan bahwa pencapaian investasi yang kerap melebihi target selama lima tahun terakhir belum bisa jadi solusi utama untuk penyerapan tenaga kerja. Bahkan, di sektor industri banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kendati banyak investasi masuk.
Sementara, Incremental Output Ratio (OCR) atau besarnya tambahan modal baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output juga terus meningkat. “Artinya, investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Ajib.
Asta Cita
Untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi itu, kabinet baru pemerintahan Prabowo yang terbentuk, harus bisa menerjemahkan visi dan misi Asta Cita Prabowo-Gibran, lewat kerangka reformasi ekonomi struktural.
“Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur,” kata Ajib.
Seperti diketahui, visi ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’ akan diwujudkan melalui 8 misi Asta Cita, sebagai berikut:
- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.