Jakarta, FORTUNE – Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menekankan prinsip Preventif promotif dalam menyelesaikan permasalahan Anggaran Kesehatan Tanah Air. Bila tidak dilakukan, negara akan kobol-kobol (kehabisan) dana untuk menangani masyarakat yang sudah terlanjur sakit.
Menurut Ganjar, pemerintah perlu mengembalikan persentase anggaran kesehatan yang sempat terpotong. “Angka 5-10 persen jadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita, layanan itu akan jauh lebih baik,” ujarnya dalam Debat Pilpres Kelima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (4/2). “Tentu, ini bisa kita lakukan secara bertahap.”
Meski demikian, strategi preventif promotif dalam mengatasi masalah kesehatan, harus dimulai dari diri sendiri. Berolahraga, makan sehat, dan hidup bersih, menurut Ganjar, bisa menjadi upaya pertama, sebelum pemerintah mengalokasikan dananya untuk menyediakan fasilitas kesehatan sampai ke tingkat pemerintahan terbawah, seperti perdesaan.
“Peran Posyandu, Dasa Wisma, Kelurahan, RT, itu jadi kekuatan yang luar biasa, di samping, tentu saja, pemerintah akan mendampingi di setiap kebijakan yang ada, sehingga dalam politik anggaran, ada persentase yang harus disiapkan,” kata Ganjar.
Perkembangan anggaran kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD. Namun, UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan anggaran wajib kesehatan tersebut sudah tidak diterapkan dan konsep penganggaran lebih bersifat fleksibel sesuai kebutuhan.
Walau begitu, dalam lima tahun terakhir, persentase jumlah anggaran kesehatan di Indonesia mengalami tren peningkatan dan berada di atas lima persen, terutama di masa awal pandemi Covid-19.
Berdasarkan data yang disajikan Katadata, persentase anggaran kesehatan pada 2020 sebesar 6,29 persen; melonjak hingga 11,36 persen tahun 2021. Sementara pada 2022, anggaran kesehatan kembali turun menjadi 6,06 persen dan 5,64 persen pada 2023 dan 2024.
Berdasarkan nilai, anggaran kesehatan pada 2020 mencapai Rp172,3 triliun, namun melonjak menjadi Rp312,4 triliun akibat pandemi di tahun 2021. Pada 2022, anggaran turun menjadi Rp188,1 triliun dan Rp172,5 triliun di 2023. Sementara, pada APBN 2024, anggaran kesehatan kembali naik menjadi Rp187,5 triliun.
Kesehatan semesta
Ganjar juga menjelaskan, program unggulan One Health yang ditawarkan untuk menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang juga mencakup kesehatan hewan–berkenaan dengan penyakit yang menular dari hewan. Hal ini jadi bagian dari strategi preventif promotif yang disebut sebelumnya.
“Kalau kita bisa mencegah, ini yang bisa membikin manusia hidup sehat. Anggaran pencegahan untuk kesehatan bisa kembali lagi pada formula awal, dan kemudian kita menciptakan ruang-ruang layanan yang jauh lebih baik, apalagi untuk preventif dan promotif yang bisa diberikan oleh pemerintah,” kata Ganjar.
Tanggapan lain
Menanggapi gagasan Ganjar, capres nomor urut satu, Anies Baswedan mengatakan bahwa pusat kesehatan Indonesia saat ini terlalu fokus pada urusan kuratif, lalu urusan ksehatan hanya jadi tanggung jawab Kementerian dan Dinas Kesehatan.
“Kami melihat, promotif, preventif, kuratif, ini harus seimbang. Jadi, kesehatan harus lintas sektoral,” ujarnya.
Sedangkan, Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, berusaha lebih penanganan yang solutif di lapangan. Menurutnya, masalah utama kesehatan Indonesia ada di kurangnya dokter dan perlengkapan kesehatan memadai yang tersebar hingga ke wilayah pelosok.
“Yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan (tengah mengandung),” ujarnya.
