Anggaran Kesehatan PEN Diprediksi Lampaui Rp300 Triliun

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksi anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional akan melampaui Rp300 triliun pada 2021. 

Itu dua kali lipat lebih tinggi dari pagu awal sebesar Rp176 triliun, yang kini telah ditambah menjadi Rp214,9 triliun seiring penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Anggaran kesehatan tahun ini diproyeksikan bahkan bisa mencapai di atas Rp300 triliun, sebuah angka yang luar biasa besar," ujar Sri Mulyani dalam webinar yang digelar Center for Strategic and International Studies (CSIS), Rabu (4/8).

Selain anggaran kesehatan, pemerintah juga jor-joran untuk dana jaring pengaman sosial. Peningkatan kasus Covid-19 yang berujung pada pengetatan PPKM membuat anggaran Perlindungan Sosial 2021 membengkak hingga Rp187 triliun.

Jenis bantuan sosial yang ditingkatkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta masyarakat paling bawah, Kartu Sembako untuk 18,8 juta penerima program PKH, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta dan 5,95 juta penerima tambahan, serta bantuan logistik dalam bentuk beras Bulog.

"Untuk masyarakat pekerja kami juga memberikan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU). Untuk pelajar dan orang tua yang anaknya harus belajar dari rumah, kami kembali memberikan bantuan kuota internet. Demikian juga untuk diskon tarif listrik" ujar Sri Mulyani.

Besarnya alokasi anggaran kesehatan dan Perlinsos tersebut membuat alokasi anggaran program PEN meningkat dari Rp699 triliun pada 2020 menjadi Rp744,75 triliun pada 2021. "Jadi APBN kita memang resources-nya shifting sangat masif dan signifikan untuk membantu masyarakat dalam suasana musibah yang luar biasa," jelas Sri Mulyani.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong peningkatan vaksinasi untuk menekan kasus Covid-19 dan menjaga momentum pemulihan ekonomi tahun ini. 

"Vaksinasi kepada seluruh masyarakat secara masif terutama diakselerasikan pada saat suplai atau pasokan vaksinnya sudah ada di Indonesia. Bulan Agustus ini termasuk yang kita berambisi untuk meningkatkan sehingga trade off pergerakan masyarakat yang identik dengan pergerakan ekonomi dengan penyebaran Covid-19 bisa dikurangi," ujarnya.