Jakarta, FORTUNE – Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Pemerintah masih minim, atau baru 41,7 persen dari total nilai rencana belanja pengadaan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebesar Rp1.159 tiriliun.
Menteri Agus mengungkapkan, hingga 16 September, Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) baru menyerap Rp483 triliun belanja PDN. “Masih ada waktu untuk mengejar belanja pengadaan PDN untuk tahun ini. Saya yakin hasil tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Kemenperin, Rabu (9/10).
Sepanang tahun lalu, K/L dan Pemda telah membelanjakan Rp440,3 triliun untuk belanja PDN. Angka ini melampaui target belanja PDN minimal Rp400 triliun yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022. Sementara, pada 2023, K/L dan Pemda telah membelanjakan Rp582,5 triliun untuk PDN, dengan kenaikan 32,3 persen dari tahun sebelumnya.
Melihat capaian realisasi belanja PDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terus meningkat, Agus optimistis sisa anggaran pemerintah tahun ini akan lebih banyak dioptimalkan untuk pembelian produk dalam negeri, terutama yang telah bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Saya berpesan untuk terus mengoptimalkan program P3DN ini. Pakai PDN, wajib TKDN,” katanya.
Peran Timnas P3DN
Agus mengatakan, peningkatan penggunaan PDN tak lepas dari sinergi dan kerja sama dari berbagai instansi yang kini telah menunjukkan komitmennya untuk mengawal penggunaan produk dalam negeri.
“Pokja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Timnas P3DN) yang dibantu oleh Tim P3DN masing-masing instansi sudah saling bersinergi untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri,” katanya.
Kementerian Perindustrian mempersiapkan ekosistem penggunaan produk dalam negeri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga pengawasan yang melibatkan berbagai unsur K/L, Pemda. Ekosistem yang telah terbangun ini, menurutnya harustetap dijaga agar dapat berlanjut di masa pemerintahan yang baru.
“Meskipun masa pemerintahan akan berakhir, Program P3DN harus terus melaju. Kita harus teguh, kokoh, melindungi, dan siap pasang badan untuk produk dalam negeri. Targetnya adalah produk bersertifikat TKDN ini dapat membantu pengurangan impor sampai dengan 5 persen sesuai dengan amanat dari Inpres 2/2022,” ujar Agus.