Jakarta, FORTUNE – Pertamina bakal mewajibkan pembelian LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kilogram dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per 1 Juni 2024. Hal ini dilakukan guna memastikan pemberian subsidi secara tepat sasaran.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan kebjakan ini juga dilakukan untuk meemetakan masyarakat yang masih menggunakan LPG 3 Kg. "Jadi kami siapkan sistem dan infrastruktur untuk itu. Sehingga ketika kebijakan itu dikeluarkan pemerintah, kami siap support pemerintah," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (28/5).
Saat ini masih banyak desil (kelompok penghasilan) mampu yang menikmati penggunaan LPG 3 kg. Ketika sudah di lakukan mapping dengan desil maka akan jelas terlihat dan menajdi acuan pemerintah untuk melakukan subsidi tertutup.
Pendataan
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menuturkan mekanisme pembelian LPG 3 kg akan diawali dengan pendaftaran konsumen di agen atau pangkalan LPG. “Seluruh agen dan juga pangkalan itu di titik pangkalan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkan di dalam aplikasi atau sistem yang disebut merchant aplikasi," katanya.
Berdasarkan data Pertamina, saat ini sudah ada 41,8 juta NIK yang sudah mendaftar, mayoritas berasal dari sektor rumah tangga, dengan 35,9 juta NIK, sementara pendaftar dari UMKM mencpai 5,8 juta NIK dan kalangan petani sebanyak 12,8 ribu NIK.
Sebanyak 253.365 pangkalan, kata Riva, aktif menyalurkan LPG 3 kg pada April 2024. Dari keseluruhan pangkalan tersebut, sebesar 98,8 persen telah melakukan pencatatan minimal satu kali pada Maret 2024.
“Update data ini adalah update data per 30 April 2024 dan ini masih bergerak di dalam penyelesaian untuk pencatatan setiap transaksinya. Dan untuk 100 persen transaksi yang sudah dicatatkan di pangkalan, ada 88 persen yang sudah selesai mencatatkan setiap transaksinya di pangkalan yang mereka miliki dan kelola," ujar Riva.
