Jakarta, FORTUNE – Belum genap seminggu harga tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar Rp3,75 juta diterapkan, dampaknya mulai dirasakan pelaku usaha perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), mengatakan kebijakan baru tersebut mulai mempengaruhi minat dan tingkat kunjungan wisatawan.
Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, mengatakan bahwa banyak wisatawan yang membatalkan niatnya untuk berkunjung ke Labuan Bajo, TNK, dan wilayah sekitarnya, padahal mereka sudah melakukan reservasi jauh hari sebelumnya.
“Permasalahannya yang pertama, di sana itu terjadi konflik (antara Pemerintah dan para pelaku agen wisata). Kedua, mereka (para pelaku pariwisata) melakukan aksi mogok, dan yang ketiga adanya penutupan tempat wisata,” ujar Maulana saat dihubungi Fortune Indonesia, Rabu (3/8).
Menurut Maulana, timbulnya permasalahan ini juga tak lepas dari penerapan kebijakan yang terkesan dilakukan mendadak. “Tamu-tamu kalau di industri pariwisata itu kan bukan baru pesan kemarin lalu besoknya datang, mereka sudah lama melakukan reservasi,” katanya. “Dampaknya ya akan terjadi permasalahan, banyaknya cancellation, belum lagi complain, dan sebagainya.”
Lebih dari 10.000 pemesanan batal
Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Labuan Bajo mencatat ada lebih dari 10.000 wisatawan domestik dan mancanegara membatalkan kunjungannya ke Labuan Bajo seiring penerapan biaya masukTNK.
Dari pembatalan ini, Ketua Astindo Labuan Bajo, Ignasius Suradin mengatakan total kerugian yang dialami pelaku usaha-baik dari agen travel, hotel, maupun kapal–mencapai kurang lebih Rp1 triliun. Bahkan, ada satu hotel bintang lima di Labuan Bajo yang harus kehilangan pemesanan 600 kamarnya karena pembatalan.
“Hal tersebut juga dilakukan karena memang selain kenaikan harga tiket, reaksi masyarakat yang menolak kenaikan harga tiket juga punya dampak terhadap wisatawan yang datang” kata Ignas. “Bisa jadi Labuan Bajo ini dihukum oleh calon wisatawan. Artinya, bahwa mereka akan mencoret pariwisata Labuan bajo dari daftar liburan mereka.”
Tak perlu buru-buru menerapkan kebijakan
Maulana mengatakan, pelaku usaha selalu mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan, seperti kenaikan tarif atau penutupan obyek wisata. “Apalagi, sektor ini baru mencoba bangkit dari keterpurukan selama pandemi Covid-19.
"Tidak bisa, perencanaan hanya dalam 1-2 bulan, kemudian langsung ditutup. Misalnya reservasi dilakukan sekarang, biasanya mereka berangkatnya bisa tahun depan atau enam bulan kemudian,” katanya.
Hal ini menjadi lebih krusial, mengingat para pengunjung yang berminat ke TNK dan Labuan Bajo adalah wisatawan mancanegara, yang merencanakan bepergian antarnegara dari jauh-jauh hari. Jadi, bisa dikatakan kebijakan konservasi ini diproses dan diberlakukan pada saat pemesanan paket wisata sudah berjalan.
Kebingungan yang terjadi
Berdasarkan data yang dihimpun PHRI, penerapan biaya kontribusi konservasi tidak diiringi oleh kesiapan operasional dan komunikasi yang matang dengan para pelaku usaha pariwisata lokal. Akibatnya, terjadi kebingungan hingga merugikan pelaku usaha maupun wisatawan yang semula berekspektasi dapat melihat keindahan alam di sana.
“Pemerintah mengatakan bahwa Pulau Komodo ditutup dan Pulau Rinca dibuka. Tapi, pulau Rincanya ternayata masih ditutup, terus mereka (para pelaku usaha wisata) mau jualan apa? Kami setuju pada program konservasi pemerintah, tapi coba tolong diingat kita ini baru dalam suasana terpukul akibat Covid-19,” kata Maulana.
Dalam situasi pemulihan ekonomi, menurutnya, masyarakat di kawasan TNK mayoritas memang masih berjuang hidup dari sektor pariwisata. “Begitu ada ruang terbuka untuk kembali tumbuh atau menyehatkan ekonommi mereka, lalu ada kebijakan yang dikeluarkan dan menghambat pasar mereka, apa nggak konflik itu? Seharusnya di-review dulu dong, jangan buru-buru,” ujar Maulana.
Berdasarkan pantauan PHRI, penutupan tidak hanya terjadi di area pulau, namun juga wilayah perairan yang biasa digunakan untuk diving maupun snorkeling. Akhirnya, complain pun berdatangan kepada para pelaku usaha, termasuk banyak wisatawan yang akhirnya minta pengembalian uang reservasi wisata yang sudah terlanjur dibayarkan. “Ini jadi kekusutan dalam dunia industrinya, siapa yang mau tanggung jawab?” ucapnya.
Semua pihak harus duduk bersama
Guna mengatasi konflik agar tak terjadi berlarut-larut, Maulana mengimbau pemerintah turun langsung ke TNK maupun Labuan Bajo. “Lihat langsung ke sana, jangan mengabaikan suara rakyat yang ada di sana,” ujarnya.
Pemerintah diharapkan menunda pelaksanaan berbagai kebijakan baru yang diterapkan pada TNK, termasuk penetapan biaya konservasi dan pembatasan pengunjung. “Rasakan juga bahwa masyarakat itu juga lagi berharap untuk perbaikan ekonomi mereka, khususnya hidup dari pariwisata,” tuturnya.
Menurutnya, masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lain, perlu duduk bersama dan memahami dampak dari penerapan penetapan tarif konservasi maupun penutupan obyek wisata alam, bagi masyarakat lokal, termasuk kontribusi yang seharusnya bisa diberikan pemerintah dalam situasi tersebut.
“Jangan cuma mengatakan bahwa naik harga dan bisa mendapatkan quality tourism. Ini dampakanya juga cukup besar, impact ke masyarakatnya apa. Apakah pendapatannya meningkat? Kemudian surveinya juga harus dilakukan, nggak bisa seperti itu,” kata Maulana.