Jakarta, FORTUNE – Pemerintah memastikan bahwa penyelenggaraan MotoGP Mandalika tetap akan berlangsung sesuai jadwal pada 27–29 September 2024, meski sempat ada masalah Hosting Fee sebesar Rp231 miliar.
Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, masalah tersebut akan ditangani sesuai dengan mekanisme yang ada. Bahkan, MotoGP Mandalika sudah tergolong sebagai salah satu agenda pariwisata unggulan dari pemerintahan baru pada tahun mendatang.
“Kami akan memasukkan MotoGP ini di Indonesia Quality Tourism Fund, di mana ada beberapa event unggulan juga yang dipilih pemerintah pusat, dan nanti akan dikolaborasikan,” ujarnya dalam weekly brief, Selasa (17/9).
Lebih lanjut, Sandiaga mengungkapkan harapannya kepada pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bisa lebih terlibat lagi dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika.
“Jadi, ada sense of belonging, sehingga mereka bisa menganggarkan juga di APBD-nya,” katanya.
Hosting fee adalah biaya yang harus dibayarkan oleh promotor kepada Dorna Sports selaku pemegang hak komersial eksklusif MotoGP, yang totalnya mencapai sekitar Rp231 miliar—termasuk PPh dan PPN.
Mendukung promosi
Sebelumnya, Sandiaga mengatakan kementeriannya diarahkan untuk mendukung lebih dari sisi promosi Wonderful Indonesia dalam event MotoGP Mandalika.
“[Kemenparekraf] membayar hosting fee pada 2022 dan terjadi temuan oleh BPK karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kami,” ujarnya (12/9).
Menurutnya, MotoGP Mandalika 2024 akan memajukan kemajuan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sehingga semua pihak—baik pusat maupun daerah—akan terus bersinergi untuk bisa memastikan penyelenggaraan internasional ini bisa berjalan dengan baik.
Dari sasaran total 110.000 penonton yang ditetapkan oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Sandiaga menargetkan 12-15 persennya adalah wisatawan mancanegara.
"MotoGP sendiri sudah menjadi tugas dari kita semua untuk memastikan kelancarannya, dan menjadi garda terdepan adalah ITDC yang nanti akan terus mengembangkan MotoGP sebagai kegiatan yang dimiliki Indonesia,” kata Sandiaga.
Polemik
Masalah hosting fee MotoGP Mandalika 2024 sempat menjadi perbincangan karena ketidakjelasan pihak mana yang akan membayarkannya.
Padahal, tenggat waktu pembayarannya adalah pada hari pertama acara ini berlangsung pada 27 September mendatang, menyusul temuan BPK yang menyebutkan bahwa kewenangan pembayaran hosting fee seharusnya ada pada pemerintah daerah NTB.
Sementara, pemerintah Provinsi NTB enggan membayar biaya tersebut karena merasa belum siap, mengingat anggaran 2024 ini masih difokuskan untuk Pekan Olahraga Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
Chairman MotoGP Mandalika 2024, Troy Reza Warokka, mengatakan pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan Dorna Sports sebagai operator balapan, agar hosting fee dapat dibayarkan setelah ajang balapan ini selesai.