AHY: Prabowo Ingin IKN Jadi Pusat Pemerintahan dalam 5 Tahun

Pemerintah pastikan proyek IKN tetap dilanjutkan.

AHY: Prabowo Ingin IKN Jadi Pusat Pemerintahan dalam 5 Tahun
Pengunjung berada di Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Fortune Recap

  • IKN akan menjadi pusat pemerintahan baru dalam 4-5 tahun ke depan
  • Pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur lainnya seperti Jalan Trans Sumatera

Jakarta, FORTUNE - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan proyek ambisius Ibu Kota Negara (IKN) tetap dilanjutkan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang Pekerjaan Umum tahun 2024, Jumat (8/11).

Sesuai arahan Prabowo, AHY menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru untuk ke depan.

“Targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.

AHY menjelaskan bahwa IKN tidak hanya akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga akan didukung oleh fasilitas yang memadai untuk ASN, pejabat, serta warga lainnya yang akan bertugas dan tinggal di sana. Infrastruktur penting, termasuk perumahan dan fasilitas lainnya, akan dipersiapkan untuk mendukung kehidupan dan operasional IKN.

Selain proyek IKN, AHY mengatakan Prabowo juga menekankan pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan, seperti Jalan Trans Sumatera, dan memastikan semua proyek berjalan dengan produktif dan tidak mangkrak.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang tidak tersambung dengan irigasi, atau bandara yang utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan sehingga terkesan mubazir," katanya.

Akan menyisir proyek infrastruktur yang tidak perlu

Dalam program 100 hari ke depan, AHY menyampaikan akan menggelar evaluasi bersama kementerian terkait di bawah koordinasinya untuk mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur yang dianggap penting dan produktif.

Proyek-proyek dengan nilai manfaat tinggi akan diprioritaskan, sementara proyek yang tidak mendesak akan diundur atau direalokasikan untuk kebutuhan infrastruktur yang manfaatnya lebih signifikan.

“Ini ada kaitan langsung dengan anggaran, dengan program 2025 ke depan. Jadi. enggak usah merasa kecil hati ketika ini kita anggap penting tadinya,” ujarnya.

AHY mengungkapkan bahwa pemerintah berusaha lebih hemat dan tepat sasaran dalam alokasi anggaran, mengingat tidak semua proyek infrastruktur akan dibiayai APBN.

"Kami akan melakukan evaluasi dan mengutamakan yang lebih penting dan berdampak besar," katanya.

Melalui kebijakan ini, pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan yang ambisius dan pengelolaan anggaran yang bijak demi menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang berfungsi penuh, sekaligus memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur lainnya di seluruh Indonesia.

Magazine

SEE MORE>
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024
The Big Bet
Edisi Mei 2024
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024

Most Popular

Mega Insurance dan MSIG Indonesia Kolaborasi Luncurkan M-Assist
Siapa Pemilik Grab? Perusahaan Jasa Transportasi Terbesar
Booming Chip Dorong Pertumbuhan Ekonomi Singapura
Dorong Bisnis, Starbucks Jajaki Kemitraan Strategis di Cina
Harga Saham GoTo Group (GOTO) Hari Ini, 22 November 2024
Pimpinan G20 Sepakat Kerja Sama Pajaki Kelompok Super Kaya