AHY: Prabowo Ingin IKN Jadi Pusat Pemerintahan dalam 5 Tahun
Pemerintah pastikan proyek IKN tetap dilanjutkan.
Pengunjung berada di Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8). ANTARA FOTO/M Risyal HidayatFortune Recap
- IKN akan menjadi pusat pemerintahan baru dalam 4-5 tahun ke depan
- Pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur lainnya seperti Jalan Trans Sumatera
Jakarta, FORTUNE - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan proyek ambisius Ibu Kota Negara (IKN) tetap dilanjutkan.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang Pekerjaan Umum tahun 2024, Jumat (8/11).
Sesuai arahan Prabowo, AHY menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru untuk ke depan.
“Targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
AHY menjelaskan bahwa IKN tidak hanya akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga akan didukung oleh fasilitas yang memadai untuk ASN, pejabat, serta warga lainnya yang akan bertugas dan tinggal di sana. Infrastruktur penting, termasuk perumahan dan fasilitas lainnya, akan dipersiapkan untuk mendukung kehidupan dan operasional IKN.
Selain proyek IKN, AHY mengatakan Prabowo juga menekankan pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan, seperti Jalan Trans Sumatera, dan memastikan semua proyek berjalan dengan produktif dan tidak mangkrak.
"Tidak boleh lagi ada bendungan yang tidak tersambung dengan irigasi, atau bandara yang utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan sehingga terkesan mubazir," katanya.
Akan menyisir proyek infrastruktur yang tidak perlu
Dalam program 100 hari ke depan, AHY menyampaikan akan menggelar evaluasi bersama kementerian terkait di bawah koordinasinya untuk mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur yang dianggap penting dan produktif.
Proyek-proyek dengan nilai manfaat tinggi akan diprioritaskan, sementara proyek yang tidak mendesak akan diundur atau direalokasikan untuk kebutuhan infrastruktur yang manfaatnya lebih signifikan.
“Ini ada kaitan langsung dengan anggaran, dengan program 2025 ke depan. Jadi. enggak usah merasa kecil hati ketika ini kita anggap penting tadinya,” ujarnya.
AHY mengungkapkan bahwa pemerintah berusaha lebih hemat dan tepat sasaran dalam alokasi anggaran, mengingat tidak semua proyek infrastruktur akan dibiayai APBN.
"Kami akan melakukan evaluasi dan mengutamakan yang lebih penting dan berdampak besar," katanya.
Melalui kebijakan ini, pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan yang ambisius dan pengelolaan anggaran yang bijak demi menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang berfungsi penuh, sekaligus memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur lainnya di seluruh Indonesia.
Related Topics
Related Articles
