Jakarta, FORTUNE - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menanggapi masalah penutupan pabrik PT Sepatu BATA Tbk (BATA), Produsen Sepatu lawas yang menyudahi operasional pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat. Perusahaan mengambil langkah bisnis itu menyusul bengkaknya biaya operasional, yang berujung kerugian.
“Boleh saya sampaikan [BATA] sedang melakukan upaya transformasi digitalisasi, dan mereka menyesuaikan kegiatan bisnisnya untuk lebih efisien,” kata dia di hadapan wartawan, Selasa (7/5).
Agus mengatakan salah satu upaya yang telah dilakukan perseroan adalah dengan menjual aset. Hal tersebut dilakukan untuk menjadikan perusahaan kembali sehat dan efisien.
Pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jawa Barat, resmi ditutup karena perusahaan itu mengalami kerugian dalam empat tahun terakhir.
Menurut laporan keuangannya per 31 Desember 2023, BATA mengalami rugi tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp190,29 miliar. Nilai ini meningkat 79,65 persen dari Rp105,92 miliar pada 2022.
Penjualan bersih BATA mencapai Rp609,61 miliar pada 2023 atau turun 5,26 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp643,45 miliar.
Alasan Bata menutup pabrik
Sebelumnya, Corporate Secretary Sepatu Bata, Hatta Tutuko, mengatakan perusahaan itu menghentikan operasional pabrik karena terus-menerus rugi setelah permintaan atas produk-produknya mengalami penurunan.
"Dengan adanya keputusan ini, maka perseroan tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta," katanya seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (3/5).
Dia mengatakan Bata telah melakukan berbagai upaya dalam empat tahun terakhir di tengah kerugian dan tantangan industri akibat pandemi Covid-19. Di lain sisi, perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat juga menjadi tantangan.
Hatta menegaskan perseroan sudah tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta. Sebab, permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di pabrik Purwakarta terus menurun.
Penutupan pabrik ini pun akhirnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 200 karyawannya.
