Jakarta, FORTUNE - Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan beras yang dilakukan hingga Maret nanti karena Pemilu 2024.
Kepala Bapanas. Arief Prasetyo Adi, menyatakan bansos pangan beras tersebut telah dijalankan sejak tahun lalu, yang kemudian dilanjutkan hingga tahun ini. Selain ditujukan untuk stabilitas harga, bansos itu disalurkan agar masyarakat menegah ke bawah bisa tetap mendapat beras yang harganya masih tinggi.
“Bantuan pangan beras dilaksanakan bukan karena Januari-Februari-Maret ini jelang Pemilu. Ini dari tahun lalu pun juga sudah ada, dan ini akan terus dikerjakan. Sampai nanti akan terus dikerjakan karena saudara-saudara kita yang 22 juta [keluarga penerima manfaat] ini memang sangat memerlukan," kata Arief dalam siaran persnya, Kamis (1/2).
Terkait stok beras, dia mengatakan berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada Maret nanti diproyeksikan dapat menyentuh 3,5 juta ton.
Angka tersebut telah melebihi kebutuhan konsumsi nasional beras bulanan yang mencapai 2,5 juta ton. Dia juga memastikan rencana impor akan dihentikan jika produksi dalam negeri mencukupi.
“Maret itu sudah mulai panen 3,5 juta ton di atas kebutuhan nasional sebesar 2,5 juta ton per bulan, sehingga pada saat itu kita akan stop impor. Kita akan stop impor dan serap beras padi lokal untuk tetap mempertahankan harga di tingkat petani itu baik," ujarnya.
Bapanas bantah impor menurunkan nilai tukar petani
Dia menampik anggapan sebagian pihak bahwa masuknya beras yang berasal dari pengadaan dari luar negeri telah memukul harga gabah di tingkat petani. Menurutnya, Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) pada Desember 2023 dinilai meningkat signifikan oleh BPS dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Kalau ada yang menyampaikan harga di tingkat petani jatuh di bawah, tidak benar. Hari ini confirmed harga di tingkat petani, NTPP itu, harga terbaik di tahun ini. Harga di petani tinggi, gabah di atas Rp7.000, ada yang Rp8.000," ujarnya.
Kebutuhan biaya untuk mengimpor 2 juta ton beras untuk keperluan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai sekitar Rp20 triliun.
