Jakarta, FORTUNE - Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan sejumlah perusahaan pelat merah secara definitif akan menerima suntikan penyertaan modal negara (PMN).
Berdasarkan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 serta rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Erick menyebut total PMN yang bakal digelontorkan mencapai Rp28,16 triliun.
"Pembagiannya kepada PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp18,6 triliun, Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp3,6 triliun, dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp6 triliun," kata Erick dalam kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (14/9).
PMN sebesar Rp18,6 triliun yang diberikan kepada HK akan terbagi menjadi dua. Pertama, sebesar Rp12,5 triliun akan digunakan untuk membantu menuntaskan tol yang sebelumnya dikerjakan Waskita Karya. Porsi kedua, sebesar Rp6,1 triliun untuk HK murni demi menyelesaikan beberapa ruas tol Trans Sumatera yang ditargetkan rampung pada 2024.
Sedangkan untuk Waskita Karya, ada pengurangan dari usulan awal dari Rp10 triliun menjadi Rp6 triliun. Kementerian BUMN berharap untuk sisa Rp4 triliun akan diusulkan pada anggaran 2025.
Khusus untuk IFG, Erick mengatakan PMN tersebut akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan aset Jiwasraya yang disita Kejaksaan Agung, sehingga dibutuhkan dana tunai untuk menukar aset tersebut.
Usulan cadangan investasi untuk suntik BUMN
Hasil diskusi juga mengusulkan untuk mengalokasikan cadangan investasi sebesar Rp12,8 triliun.
Dana tersebut nantinya digunakan untuk PMN yang diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp2 triliun, Rp1 triliun untuk PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), atau Indonesia Re untuk memperkuat permodalan.
Lalu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Rp3 triliun untuk peremajaan kapal, PT Industri Kereta Api (Inka) Rp 1 triliun untuk memperkuat produksi gerbong kereta di Banyuwangi, Jawa Timur, dan PT PLN sebesar Rp5,8 triliun untuk memperkuat sambungan listrik hingga pelosok negeri.
Sedangkan ID Food diusulkan mendapatkan Rp832 miliar untuk membantu stabilisasi harga pangan dalam negeri.
"Ini hasil sementara diskusi terakhir dan sepertinya akan disetujui. Tapi, mekanismenya seperti ini yang ditawarkan," kata Erick.
Porsi PMN dan dividen dari BUMN
Selain PMN, Erick juga menyoroti soal proporsi antara dividen dan PMN yang seharusnya bisa seimbang. Ini sesuai dengan target awal sekaligus hasil diskusi antara Komisi VI dan Kementerian BUMN.
"Kalau semua ini berjalan baik, proporsi dividen 54 persen dibandingkan PMN 46 persen. Kalau kita lihat dividen hasil diskusi dengan badan legislatif (baleg), dividen kami ditargetkan lebih tinggi lagi kalau sebelumnya Rp80,6 triliun. Sekarang jadi Rp85,04 triliun," kata Erick.
Artinya, kata dia, ada peningkatan dari sisi target dividen yang ditugaskan kepada BUMN dan Kementerian BUMN menyanggupinya. Erick menilai peningkatan target dividen tersebut sebagai prestasi luar biasa dari sinergi antara Komisi VI dan Kementerian BUMN.
