Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi program mandatori biodiesel B40 mulai 1 Januari 2025 akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian nasional.
Program ini diklaim mampu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, dengan potensi penghematan Devisa mencapai Rp147,5 triliun, sedangkan B35 dapat menghemat Rp122,98 triliun. Dengan demikian, negara akan menghemat devisa sekitar Rp25 triliun karena tidak mengimpor BBM jenis minyak solar.
"Peningkatan biodiesel dari B35 ke B40 resmi berlaku mulai 1 Januari 2025. Ini adalah bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional," kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan pers yang dikutip Senin (6/1).
Selain penghematan devisa, program B40 memiliki berbagai manfaat strategis. Bahlil mengatakan transformasi crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel dalam program ini dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi hingga Rp20,9 triliun.
Program ini menciptakan peluang kerja yang luas, baik pada sektor on-farm maupun off-farm.
"Penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 1,95 juta orang di sektor on-farm dan lebih dari 14.000 orang di sektor off-farm," ujarnya.
Dari sisi lingkungan, implementasi B40 diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca 41,46 juta ton CO2e per tahun, sejalan dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060.
Pemerintah telah menetapkan alokasi biodiesel B40 sebesar 15,6 juta kiloliter (kl) pada 2025. Alokasi ini terdiri dari 7,55 juta kl untuk public service obligation (PSO) dan 8,07 juta kl untuk non-PSO.
Program ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No.341.K/EK.01/MEM.E/2024, yang menetapkan pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen dalam campuran solar. Penyaluran biodiesel akan melibatkan 24 Badan Usaha (BU) bahan bakar nabati, 2 BU BBM yang mendistribusikan B40 untuk PSO dan non-PSO, serta 26 BU BBM yang khusus menyalurkan B40 untuk non-PSO.
Tak akan impor solar pada 2026
Bahlil menyatakan langkah ini merupakan bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada energi.
"Jika implementasi B40 berjalan baik, pemerintah akan meningkatkan lagi ke B50 pada 2026," ujarnya.
Ia optimistis mandatori B40 dan rencana peningkatan ke B50 akan memungkinkan penghapusan impor solar sepenuhnya pada 2026.
