Jakarta, FORTUNE - Istana Kepresidenan memberikan klarifikasi mengenai isu pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, memastikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menjalankan tugasnya seperti biasa di bawah satu menteri dan tiga wakil menteri.
“Sampai saat ini, tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet mengenai pembentukan badan penerimaan negara,” kata Hasan dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden, Senin (2/12).
Hasan juga menegaskan bahwa isu pembentukan kementerian tersebut belum pernah dibahas dalam rapat kabinet.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, sempat menyampaikan bahwa Anggito Abimanyu direncanakan akan menjadi Menteri Penerimaan Negara. Saat ini, Anggito masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak pelantikannya pada 21 Oktober 2024.
Menurut Hashim, posisi Wakil Menteri yang diemban Anggito saat ini bersifat sementara, sebelum diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara.
“Saya kira beliau sebagai Wakil Menteri itu sementara saja, karena nanti beliau akan diangkat menjadi Menteri Penerimaan Negara,” ujar Hashim dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Minggu (1/12), seperti dikutip dari IDN Times.
Tugas dan fokus kementerian baru
Jika benar terbentuk, Kementerian Penerimaan Negara akan bertanggung jawab atas pengelolaan perpajakan, bea cukai, hingga penerimaan dari sektor royalti pertambangan. Selain itu, kementerian ini juga akan memimpin berbagai upaya perbaikan sistem untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara.
“Tugasnya mencakup perpajakan, cukai, dan penerimaan negara seperti royalti dari sektor tambang dan lainnya,” kata Hashim. Pak Anggito Abimanyu nantinya akan menjadi Menteri Penerimaan Negara yang baru,” ujarnya.
Hashim juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan sejumlah program strategis untuk memperbaiki perekonomian nasional. Ia optimistis pemerintah dapat menarik modal investasi dari dalam maupun luar negeri guna mendukung program-program tersebut.
“Saya sangat optimis, kita akan mendapatkan modal dari luar negeri untuk investasi,” kata Hashim.
