Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataannya mendorong sistem kerja hybrid atau hibrida untuk mengurangi polusi udara di wilayah Jabodetabek yang dalam beberapa pekan belakangan tergolong dalam kategori sangat buruk.
Jokowi memberi sinyal total pekerja yang bekerja dari rumah berkisar 25 persen sampai 75 persen. Namun, dia menyatakan persentase pekerja yang bekerja dari rumah akan ditentukan dalam rapat terbatas selanjutnya.
"Kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, yakni gabungan antara work from office dan work from home," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Negara yang disiarkan secara virtual, Senin (18/4).
Jokowi mengatakan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk. Pada Sabtu (12/8), kualitas udara di DKI Jakarta mencapai 156 atau masuk kategori tidak sehat.
Menurutnya, kemarau panjang hingga penggunaan sumber energi dari batu bara menjadi faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek.
Strategi Jokowi dalam mengurangi polusi
Dalam jangka pendek, dia memerintahkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk melakukan intervensi agar kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.
Intervensi tersebut, kata Jokowi, di antaranya berupa rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, serta menerapkan regulasi untuk mempercepat penerapan batas emisi. Dia juga memerintahkan agar ruang terbuka hijau (RTH) di daerah Jabodetabek diperbanyak. Karenanya, dia meminta anggaran penyediaan RTH segera disiapkan.
Dalam jangka menengah, pemerintah, katanya, akan konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan beralih ke transportasi massal.
Dalam jangka panjang, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu diperkuat.
“Ini harus dilakukan pengawasan kepada sketor industri, terutama pembangkit listrik di sekitar Jabodetabek. Terakhir mengedukasi publik seluas-luasnya,” ujarnya.
PNS DKI Jakarta akan bekerja secara WFH
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, akan membatasi jumlah pekerja yang datang ke Jakarta. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah provinsi untuk mengurangi polusi udara di wilayah itu.
Pembatasan pekerja tersebut akan dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Jakarta, khususnya di bawah pemerintah daerah.
Dia berencana mengurangi pekerja pemerintah daerah yang datang ke kantor hingga 60 persen.
"WFH itu 50 persen atau 60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kami minta juga kementerian lain juga bisa melakukan bersama WFH," kata Heru saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (14/8).
Heru mengatakan WFH hanya akan diberlakukan pada PNS yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, PNS yang akan mengerjakan tugasnya dari rumah adalah PNS dalam bidang perencanaan.
Saat ini, Heru sedang menghitung berapa persentase karyawan yang akan bekerja dari rumah di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Menurutnya, penerapan WFH pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan dimulai pada September 2023.
Heru menekankan kebijakan WFH tersebut belum berlaku bagi karyawan swasta. Akan tetapi, Heru mengaku akan membahas kemungkinan penerapan WFH pada sektor swasta dengan Jokowi pekan depan.
"Mudah-mudahan dari tingkat pusat dapat menetapkan WFH bagi sektor swasta. Ya, menjadi seperti pandemi Covid-19 saja," kata Heru.
Heru mengaku sejauh ini hanya dapat memberikan imbauan bagi sektor swasta untuk menerapkan program WFH.
