Jakarta, FORTUNE - Kementerian Koperasi (Kemenkop) berencana mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) demi membahas evaluasi aturan impor susu.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menjelaskan langkah tersebut diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi koperasi susu di Boyolali dan Pasuruan, serta memastikan penyerapan produksi susu lokal oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) berjalan optimal.
“Kemenkop akan berkoordinasi dengan koperasi susu dan IPS guna menjamin penyerapan produksi, agar hasil peternak dapat terserap oleh pabrik,” kata Budi Arie dalam keterangannya, Senin (11/11).
Menurut Budi Arie, sekitar 80 persen kebutuhan susu Indonesia saat ini masih bergantung pada impor, terutama dari Selandia Baru dan Australia. Kedua negara tersebut memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia yang menghapuskan bea masuk produk susunya, sehingga membuat harga susu impor lebih rendah dibandingkan dengan susu lokal.
Kondisi ini diperparah dengan ulah para pelaku industri pengolahan susu (IPS) yang mengimpor skim atau susu bubuk, bukan susu segar. Akibatnya, para peternak sapi perah di Indonesia merugi lantaran harga susu segar yang mereka produksi menjadi lebih murah.
Budi Arie juga menekankan pentingnya mendukung koperasi susu di Tanah Air. Dalam hal ini, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM akan memberikan pendanaan untuk membantu koperasi yang memerlukan modal tambahan, guna meningkatkan kualitas dan volume produksi mereka serta masuk ke rantai hilirisasi produk.
“Kami meminta LPDB untuk segera memberikan solusi jangka pendek bagi Koperasi Produksi Susu Segar di Boyolali dan Pasuruan, serta mendorong kesiapan mereka menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Selain itu, Kemenkop juga akan meningkatkan standar mutu produksi susu melalui kemitraan antara pabrik dan koperasi peternak. Langkah ini bertujuan memastikan kelebihan produksi dapat ditangani dengan proses yang sesuai standar mutu tinggi.
Budi Arie juga mendorong koperasi agar mampu menghasilkan produk turunan susu, seperti yoghurt, keju, dan minuman pasteurisasi.
Dia turut menyoroti perlunya kolaborasi dengan Badan Riset Nasional (BRIN) demi meningkatkan kualitas sapi perah. Berdasarkan data di lapangan, sapi perah Indonesia hanya menghasilkan 8-12 liter susu per hari, jauh di bawah target 32 liter per hari.
Dorong pembuatan pabrik pengolahan susu oleh koperasi
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan pentingnya dukungan dalam membangun pabrik pengolahan susu oleh koperasi. Menurut Ferry, LPDB KUMKM siap membantu pembiayaan pendirian pabrik pengolahan susu.
Selain itu, Ferry menekankan bahwa tarif bea masuk impor susu harus dievaluasi untuk melindungi industri susu nasional. Meskipun tarif nol persen bisa saja diberlakukan, insentif bagi koperasi dan peternak lokal tetap diperlukan.
“Kami juga akan bertemu IPS dan Kementerian Pertanian untuk memastikan susu produksi peternak dan koperasi dapat terserap dengan baik oleh IPS,” ujar Ferry.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian industri susu nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor, sejalan dengan program peningkatan konsumsi produk susu lokal.
