KPPU Duga Lion Group Monopoli Harga Tiket Pesawat

Lion Group tidak patuh dalam melapor kepada KPPU.

KPPU Duga Lion Group Monopoli Harga Tiket Pesawat
esawat Lion Air tujuan Makassar yang batal terbang saat diparkir di Bandara Sultan Babullah Ternate, Kota Ternate Maluku Utara, Senin (4/12). ANTARA FOTO/Andri Saputra
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Fortune Recap

  • KPPU mencurigai Lion Group melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat terkait harga tiket pesawat.
  • Lion Group tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung dalam melaporkan perubahan kebijakan tarifnya kepada KPPU.
  • KPPU memutuskan untuk memulai penyelidikan awal setelah rapat komisi di Kantor Pusat KPPU Jakarta.

Jakarta, FORTUNE – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencurigai adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Lion Group dalam hal kebijakan harga tiket Pesawat.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, mengungkapkan bahwa Lion Group menjadi satu-satunya maskapai penerbangan yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) dalam melaporkan perubahan kebijakan tarifnya kepada KPPU.

“Kami menduga ada ketidakpatuhan dari Lion Group, yang dapat mengarah pada praktik monopoli. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memulai penyelidikan awal terhadap perusahaan tersebut,” kata Fanshurullah dalam pernyataannya, Kamis (19/9).

Keputusan melakukan penyelidikan awal ini bergulir menyusul rapat komisi yang dilangsungkan pada Rabu (18/9) di Kantor Pusat KPPU Jakarta.

Adapun putusan MA yang dimaksud merujuk  pada Perkara No. 15/KPPU-I/2019, yang isinya merupakan ketetapan KPPU mengenai pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang melibatkan tujuh maskapai terkait jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang ekonomi dalam negeri.

Maskapai tersebut adalah PT Garuda Indonesia (Persero), PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Pada 22 Juni 2020, KPPU memutuskan bahwa maskapai-maskapai tersebut wajib melaporkan kebijakan yang berdampak pada persaingan usaha dan harga tiket kepada KPPU selama dua tahun.

Namun, meskipun MA telah memenangkan KPPU melalui Putusan Kasasi No.1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, Lion Group—termasuk PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi—tidak kooperatif dalam memberikan laporan yang diminta.

Lion Group telah beberapa kali mangkir

KPPU menyatakan pihak Lion Group telah beberapa kali mangkir dari panggilan, serta tidak memberikan dokumen yang relevan untuk pengawasan putusan MA tersebut. Kecurigaan atas kemungkinan bahwa Lion Group terlibat dalam praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di industri penerbangan domestik pun mengemuka.

Sebagai langkah lanjutan, KPPU akan melakukan pemanggilan ulang kepada Lion Group dan maskapai lain, termasuk PT Air Asia Indonesia, guna mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan tarif dan potensi pelanggaran persaingan usaha.

“Pemanggilan PT Air Asia Indonesia akan dilakukan pada pekan depan untuk memperoleh data tambahan terkait persaingan di pasar yang sama dengan Lion Group,” kata Fanshurullah.

Penyelidikan ini menjadi upaya KPPU untuk menjaga persaingan yang sehat di sektor penerbangan domestik serta memastikan kebijakan harga tiket pesawat tidak merugikan konsumen dan masyarakat luas.

Magazine

SEE MORE>
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024
The Big Bet
Edisi Mei 2024
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024
[Dis] Advantages As First Movers
Edisi Maret 2024

IDN Channels

Most Popular

Baru Sebulan Menjabat, Manoj Punjabi Mundur dari Dirut NET TV
Kemenkeu: APBN Defisit Rp309,2 Triliun pada Oktober 2024
Tabungan Nasabah Kaya di Bank Makin Tebal, Kelas Menengah Seret
HIPPI Jakarta Sebut Investasi Jadi Kunci Menuju Kota Global
Kenapa Cicil Kendaraan Tidak Disarankan? Ini Alasannya
AHY: Prabowo Ingin IKN Jadi Pusat Pemerintahan dalam 5 Tahun