Jakarta, FORTUNE - Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk 2025.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024, kuota untuk Biosolar ditetapkan sebesar 17,3 juta kiloliter (KL), sementara Pertalite mencapai 31,1 juta kL.
Kuota Pertalite 2025 ini sedikit lebih rendah dibandingkan kuota 2024 yang mencapai 31,6 juta KL. Sebaliknya, kuota Biosolar mengalami peningkatan dari 16,94 juta KL pada tahun sebelumnya.
Terkait penetapan tersebut, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan penugasan distribusi BBM Bersubsidi sesuai arahan pemerintah.
"Besaran kuota untuk 2025 telah kami terima, dan kami siap mendistribusikannya. Kami juga terus berupaya mewujudkan subsidi tepat sasaran melalui sistem digital QR Code, sambil menunggu skema baru yang akan ditetapkan pemerintah," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangan resminya, Jumat (3/1).
Sepanjang 2024, Pertamina mencatat 100 persen transaksi Biosolar secara digital. Untuk Pertalite, 93,9 persen transaksi telah tercatat secara digital, dengan distribusi 97,03 persen kepada kendaraan dan 2,97 persen untuk sektor usaha perikanan, pertanian, UMKM, serta layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB.
Menurut Heppy, digitalisasi ini merupakan upaya untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi lebih transparan. "Melalui program Subsidi Tepat, kami berkomitmen menyediakan data penyaluran yang valid dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penugasan pemerintah," ujarnya.
Realisasi penyaluran BBM 2024
Pada 2024, Pertamina Patra Niaga berhasil menyalurkan 16,65 juta kL Biosolar dari kuota 16,94 juta kL. Sementara itu, penyaluran Pertalite tercatat sebesar 29,7 juta kL dari kuota 31,6 juta kL.
Pemerintah juga tengah mempersiapkan skema baru untuk subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah kombinasi antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.
Dengan penetapan kuota dan langkah-langkah strategis yang dilakukan, diharapkan distribusi BBM bersubsidi pada 2025 dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
