Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan optimistis program unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti Kartu Prakerja bakal dilanjutkan siapa pun presiden selanjutnya yang terpilih dalam Pemilu 2024.
Airlangga mengatakan anggaran ke depan masih ditentukan oleh pemerintahan sekarang. Pemerintahan Jokowi disebut bisa menitipkan program unggulan untuk dilanjutkan selama anggaran itu telah disetujui oleh DPR RI.
“Dalam siklus anggaran, pemerintah sekarang bisa menitipkan program keberlanjutan. Sehingga dengan mekanisme begini, maka beberapa program yang baik karena program budget diputuskan di parlemen multipartai, sehingga kalau kita ajukan program unggulan termasuk kartu prakerja dalam APBN 2025 maka program berlanjut,” kata dia dalam diskusi Diseminasi Riset Prakerja 2023 yang disiarkan secara virtual, Kamis (23/11).
Airlangga menyebut suatu program ada kemungkinan tidak berlanjut jika anggaran yang telah disusun pemerintahan lama dibatalkan. Namun, prosesnya membutuhkan prosedur yang panjang dan membutuhkan persetujuan banyak pihak.
Meningkatkan cakupan pelatihan pekerja
Sejauh pelaksanaan program Kartu Prakerja, Airlangga menyatakan telah ada 17,5 juta orang penerima manfaat. Namun, bila berkaca dengan kebutuhan masyarakat, menurutnya itu masih relatif kecil.
“Namun, Prakerja terbukti sebagai initial effort berskala besar, menggunakan mekanisme pasar, dan inklusif. Prakerja berkolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah dan swasta untuk mewujudkan hal ini,” ujarnya.
Dengan adanya Kartu Prakerja, Airlangga mengeklaim dapat meningkatkan cakupan pelatihan kepada calon pekerja jadi lebih banyak. Sebelum ada program ini, cakupan pelatihan diberikan kepada 870.000 orang per tahun.
Selain itu, Airlangga juga melaporkan upaya pemerintah untuk mendorong tenaga kerja berkualitas, antara lain mendirikan digital center di KEK Nongsa Batam serta Apple Academy, lalu ada program Kampus Merdeka yang salah satunya bekerja sama dengan IBM Academy yang menawarkan kelas pembelajaran Hybrid Cloud dan Artificial Intelligence (AI).
"Pemerintah juga sudah mengeluarkan super deduction tax, karena kami tidak bisa bergerak sendiri, perlu kerja sama dengan swasta juga,” katanya.