Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Muhadjir Jadi Ketua Tim Pengelola

Jakarta, FORTUNE – Akhirnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengikuti langkah Nahdlatul Ulama (NU) menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi untuk organisasi masyarakat keagamaan. Organisasi itu pun langsung membentuk tim khusus untuk mengelola tambangnya.

Tim tersebut diketuai oleh Muhadjir Effendy yang merupakan Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi, bisnis dan industri halal. Muhadjir saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). 

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, mengeklaim pihaknya bakal mengelola tambang dengan memperhatikan efeknya terhadap lingkungan, serta tidak meninggalkan konflik dan disparitas sosial.

“Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya, Muhammadiyah juga sepakat mengembalikan IUP itu,” kata dia dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Minggu (28/7).

Tawaran Presiden Jokowi membagikan IUP tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Haedar mengatakan pihaknya tidak lantas menerima tawaran Jokowi untuk mengelola tambang. Pada Juli lalu, kata dia, Muhammadiyah melakukan kajian ihwal konsesi tambang dan mendengarkan kelompok-kelompok yang disebutnya pro dan kontra, termasuk menerima masukan dari pengurus di daerah.

Hasil pertimbangan itu diumumkan pada acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Muhammadiyah pada Minggu (28/7) di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.

"Kami dalam mengambil keputusan itu bukan karena ikut-ikutan atau bukan karena tekanan sosial. Semua kami  himpun menjadi pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang," ujarnya.

Muhammadiyah memandang urusan tambang ini secara moderat dan melihatnya sebagai salah satu sumber daya alam yang harus dikelola, seperti halnya hutan, perkebunan, hingga perikanan.

Keuntungan yang didapatkan dari hasil mengelola tambang akan dikembalikan dalam wujud program pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, termasuk untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan seterusnya.

“Modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kita akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berkontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara,” kata Haedar.