Jakarta, FORTUNE - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah untuk memindahkan kegiatan Impor tujuh komoditas ke wilayah Indonesia timur.
Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menyatakan bahwa pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional, karena infrastruktur di wilayah tersebut menurutnya belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia bagian barat, terutama dalam urusan transportasi dan logistik.
“Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (6/9).
Kenaikan harga tersebut, kata dia, akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA), sebuah inisiatif bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan HIPPINDO. Program ini, yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah dan sektor swasta, bertujuan untuk mendorong belanja di dalam negeri.
Saran Hippindo kepada pemerintah
Hippindo juga menyarankan kepada pemerintah bahwa solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia, serta meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal.
Selain itu, pihaknya mendorong adanya inisiatif pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri.
"Selain memindahkan impor, kami melihat perlunya memperbanyak pasokan dari pabrik di dalam negeri. Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan, namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," kata Budihardjo.
Menurutnya, yang harus diutamakan adalah pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan, dengan fokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemindahan impor ini dengan lebih cermat.
"Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen, sehingga tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai," kata Budihardjo.
Masih menunggu keputusan dari Presiden Jokowi
Pemerintah akan memindahkan pintu masuk barang impor jadi ke beberapa pelabuhan yang tersebar di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dua pelabuhan utama di Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Tanjung Perak, Surabaya, telah mengalami kelebihan kapasitas dan sulit diawasi.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat ditemui di Gedung Parlemen, Rabu (4/9). Rencana ini pun sudah disepakati di antara menteri-menteri terkait, seperti Menteri Perindustrian serta Menteri Koperasi dan UKM.
Ada sejumlah pelabuhan alternatif yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk barang impor. Misalnya, ke Semarang Jawa Tengah, Belawan Sumatra Utara, Batam Kepri, Bitung Sulawesi Utara, Makassar Sulawesi Selatan, dan Sorong Papua.
Kendati begitu, Zulkifli belum menjabarkan lebih lanjut kapan rencana tersebut dapat dilaksanakan.