Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan resmi ke Cina pada 8-10 November mendatang. Kunjungan ini mencakup serangkaian acara diplomatik, mulai dari bertemu dengan Presiden Republik Rakyat Cina (RRC), Xi Jinping, hingga pertemuan delegasi bisnis para pengusaha dari Negeri Tirai Bambu.
Pertemuan delegasi bisnis dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2024.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi KADIN Indonesia, Eka Sastra, mengatakan bahwa Arsjad Rasjid diundang oleh Prabowo melalui Sekretaris Kabinet (Menseskab) untuk ikut pada pertemuan tersebut.
Selain itu, undangan juga ditujukan kepada Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, yang merupakan Ketua Kadin Indonesia Komite Cina.
“Beliau (Prabowo) mengundang Pak Arsjad untuk hadir dan juga mendampingi (pada acara pertemuan delegasi bisnis Cina,” kata Eka saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/11).
Undangan ini, kata Eka, disinyalir merupakan bentuk tanggapan atas surat Kadin Indonesia kepada Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Kadin Indonesia telah dua kali menyurati Prabowo untuk memperkuat legitimasi dan peran Arsjad dalam organisasi tersebut, terutama di tengah munculnya dualisme kepemimpinan.
"Mungkin ini bentuk balasannya, diundang beliau untuk hadir di pertemuan delegasi bisnis Cina sebagai Ketua Kadin," ujar Eka.
Status Arsjad Rasjid di Kadin Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, Eka menegaskan posisi Arsjad sebagai ketua umum yang sah.
“Beliau Ketua Kadin Indonesia yang sah, satu-satunya, yang legal, yang sesuai undang-undang ADRT,” ujarnya.
Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan bahwa pihak Kadin tidak mengakui adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar untuk menggantikan Arsjad, dan tetap menganggap resmi kepemimpinan Arsjad hingga Munas Kadin berikutnya.
Status Arsjad yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin kepengurusan Anindya Bakrie, menurut Eka, pun tidak sah.
“Pak Arsjad dicatut namanya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Jadi, nggak ada. Beliau masih tetap Ketua Umum Kadin Indonesia, sampai dilaksanakannya munas,” katanya.
Munas Kadin masih tunggu arahan Prabowo
Eka mengungkapkan, bahwa persiapan menuju Munas berikutnya masih menunggu arahan lebih lanjut dari presiden.
"Munasnya tergantung dari waktu yang disampaikan oleh presiden. Jadi kita sedang menunggu waktu yang akan diberikan oleh presiden," ujarnya.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Selain meminta arahan, isi surat tersebut adalah langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional (Munas).
