Jakarta, FORTUNE- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan realisasi anggaran masih minim, yakni baru 19,06 persen per kuartal I-2023. Salah satu penyebabnya adalah minimnya serapan bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pihaknya mendapatkan alokasi anggaran Rp2,91 triliun pada 2023. Tetapi, bila ditambah anggaran untuk program bantuan pemerintah pembelian KBLBB roda dua yang mencapai Rp1,4 triliun, total alokasinya mencapai Rp4,2 triliun.
Jika di luar program insentif KBLBB, realisasi anggaran Kemenperin mencapai 27,34 persen hingga 31 Mei 2023, kata Agus. "Namun, apabila anggaran bantuan KBLBB dimasukkan ke dalam anggaran Kemenperin, maka realisasi anggaran baru mencapai 19,06 persen," ujarnya di hadapan Komisi VII DPR, Senin (12/6).
Alokasi anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang diberikan kepada Kemenperin adalah untuk memenuhi target penyaluran bantuan pemerintah 200.000 unit kendaraan listrik roda dua pada 2023. Namun, dalam realisasinya baru ada 2 unit yang terverifikasi, dan 696 unit lain dalam proses pendaftaran. “Masih terdapat kuota sisa sebesar 199.298 unit," kata Agus.
Sebab lain minimnya realisasi anggaran Kemenperin
Selain karena minimnya serapan bantuan pemerintah tersebut, Agus menjelaskan penyebab lain realisasi anggaran Kemenperin di bawah rata-rata nasional.
Pertama terdapat blokir anggaran sebesar Rp207,57 miliar atau 4,49 persen yang disebabkan automatic adjustment secara nasional.
Kemudian, kata dia, beberapa kegiatan dengan alokasi anggaran yang cukup besar seperti pengembangan pendidikan dan latihan three in one, konstruksi SMAK Bogor dan Politeknik Cilegon. Total anggaran kegiatan yang masih dalam proses pengadaan mencapai Rp163,45 miliar.
Usulan anggaran tambahan untuk 2024
Agus meminta tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,025 triliun, dari pagu indikatif awal yang telah ditetapkan sebesar Rp3,76 triliun.
"Diperlukan upaya yang lebih untuk selesaikan program pemerintah yang sedang berjalan dan menuntaskan target RPJMN yang belum optimal capaiannya," ujarnya.
Selain program-program yang sempat disebut di atas, program lain mencakup monitoring dan evaluasi perkembangan industri smelter logam bukan besi; penyusunan kebijakan carbon capture utilization and storage (CCUS); pengembangan green ammonia dan green hydrogen sektor industri; serta pembentukan kawasan industri berwawasan lingkungan atau eco industrial park.
