Jakarta, FORTUNE - Indonesia resmi menjadi anggota ke-10 BRICS, kelompok negara ekonomi berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, dan beberapa anggota baru lainnya.
Menanggapi hal ini, Mari Elka Pangestu, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menilai keputusan ini sebagai langkah strategis yang membuka peluang sekaligus tantangan baru bagi Indonesia.
Menurut Mari, langkah ini telah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan menjadi anggota BRICS memberikan Indonesia posisi strategis untuk mengimbangi keterlibatannya dalam berbagai forum internasional.
"Ada kelompok negara berkembang di BRICS, tapi [ada] juga anggota kelompok negara maju dan berkembang lainnya. Ini membuka peluang untuk menjadi jembatan kepentingan negara-negara berkembang dan isu-isu multilateral,"kata Mari saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan yang disiarkan secara virtual, Selasa (8/1).
Indonesia setidaknya telah tergabung dengan forum kerja sama internasional lain, seperti G20, APEC (Asia Pacific Economic Coorporation), ASEAN, dan lainnya.
Manfaat menjadi anggota BRICS
Mari Elka menggarisbawahi beberapa keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dari keanggotaan ini. Salah satunya adalah kesempatan untuk memperjuangkan isu-isu yang relevan bagi negara berkembang, seperti pembiayaan pembangunan dan kerja sama ekonomi yang lebih adil.
Ia juga menyoroti potensi BRICS dalam mempromosikan alternatif sistem keuangan internasional, seperti transaksi di luar mata uang dolar AS dan New Development Bank (NDB) sebagai sumber pendanaan baru.
Namun, ia mengingatkan pentingnya mempelajari lebih jauh arah kebijakan BRICS, terutama dalam hal penggunaan mata uang selain dolar AS.
"Penggunaan mata uang lain merupakan perkembangan yang lambat laun akan terjadi, namun dolar masih dominan dalam transaksi dagang dan sebagai aset," katanya.
Indonesia telah memiliki sistem transaksi langsung dalam hal mata uang dipakai, seperti dari rupiah ke yuan, terkait perdagangan dengan Cina.
Tantangan dan persiapan Pemerintah
Keanggotaan dalam BRICS juga menuntut kesiapan struktural dari pemerintah Indonesia. Mari Elka menekankan perlunya penunjukan kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas partisipasi Indonesia dalam organisasi ini.
"Harus ada lead-nya, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, atau Kemenko Ekonomi, untuk memastikan koordinasi dan tanggung jawab anggaran," ujarnya.
Ia juga mengatakan meskipun saat ini tidak ada kewajiban iuran bagi anggota BRICS, kemungkinan itu bisa muncul pada masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan langkah strategis mengoptimalkan keanggotaan ini tanpa membebani anggaran negara.
Ketika ditanya mengenai potensi kekhawatiran perihal dinamika geopolitik, Mari Elka menegaskan keanggotaan Indonesia pada BRICS tidak akan mengganggu hubungan dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat.
"Kita bebas aktif, jadi bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Bahkan, kita bisa bertindak sebagai jembatan antara negara berkembang dan negara maju," katanya.