Kabinet Prabowo-Gibran secara resmi menyelesaikan 100 hari pertama pemerintahan mereka pada 21 Januari 2025. Angka seratus hari ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga merupakan titik awal untuk mengukur sejauh mana arah dan kinerja pemerintahan yang sudah berlangsung dan akan datang.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melakukan penelitian untuk mengevaluasi kinerja kabinet tersebut. Berbeda dengan evaluasi pemerintah lainnya yang menggunakan masyarakat umum sebagai responden, studi ini menggunakan pendekatan survei yang melibatkan penilaian dari para ahli.
Hasil studi CELIOS menunjukkan bahwa Prabowo Subianto memperoleh nilai 5 dari 10, sementara Gibran Rakabuming Raka mendapat nilai yang sangat rendah, yakni 3 dari 10. Sebagian besar responden menilai bahwa pencapaian program kerja dan kualitas komunikasi pemerintahan tidak memadai.
Beberapa menteri dinilai buruk
Studi CELIOS mengungkapkan bahwa beberapa menteri mendapatkan penilaian buruk, di antaranya Natalius Pigai (Menteri HAM), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dan Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), yang memperoleh nilai terendah dalam hal kinerja.
Penilaian ini menunjukkan perlunya evaluasi ulang dan kemungkinan reshuffle di beberapa posisi kementerian untuk memperbaiki kebijakan pemerintahan.
Sekitar 74% responden menilai bahwa sebagian besar janji politik pemerintah belum sepenuhnya terealisasi. Capaian program juga dianggap tidak maksimal oleh 37% responden, sementara 34% lainnya berpendapat bahwa kebijakan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan anggaran dalam kabinet pun dinilai buruk, dengan 52% responden merasa sangat kecewa terhadap hal tersebut.
Dukung reshuffle kabinet dalam enam bulan pertama
Studi CELIOS juga mengidentifikasi sejumlah tantangan besar yang dihadapi kabinet ini, seperti kurangnya efektivitas kolaborasi antarlembaga (46%) dan rendahnya intervensi di sektor ekonomi (31%).
Banyak pihak yang beranggapan bahwa kabinet perlu melakukan perombakan dan pergantian menteri, dengan 88% responden mendukung dilakukannya reshuffle dalam enam bulan pertama pemerintahan.
Evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Wahyudi Askar menyatakan bahwa Prabowo-Gibran perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri, khususnya terkait pola komunikasi dan untuk memperbaiki kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyoroti bahwa banyak menteri yang bertindak secara independen, hanya mengemukakan ide tanpa memahami regulasi yang berlaku.
“Sampai saat ini, bahkan masih ada kementerian yang belum juga melantik pejabat eselonnya dan sebagian menteri sibuk sendiri dan tidak mengurusi transisi kelembagaan di internal kementerian”, ujar Wahyudi dalam keterangannya, Rabu (22/1).
Kinerja tim ekonomi belum memuaskan
Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa kinerja tim ekonomi yang belum memuaskan membuka jalan perombakan total.
“Indikator ekonomi seperti tren meningkatnya imbal hasil surat utang pemerintah dengan performa yang memburuk dibanding negara lain di kawasan, performa IHSG yang turun 5,82% dalam 3 bulan terakhir, PHK di sektor padat karya, dan pelemahan daya beli yang berlanjut jadi rapor merah tim ekonomi Prabowo,” kata Bhima.
Kinerja Hukum dan HAM juga disorot
Peneliti hukum CELIOS, Muhamad Saleh menilai bahwa kinerja di bidang Hukum dan HAM dalam pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
“Terdapat lima sorotan utama. Wacana pengampunan koruptor, agresivitas aparat kepolisian, multifungsi TNI, stagnasi kualitas HAM dan kebebasan sipil, ketidakefektifan regulasi dan birokrasi. Masalah ini menjadi alasan utama publik memberikan penilaian buruk terhadap kualitas menteri.” kata Saleh.
Lebih lanjut, Saleh menjelaskan bahwa dalam hal efektivitas regulasi dan birokrasi, selama 100 hari pertama pemerintahan, Prabowo lebih fokus pada pengaturan organisasi dan kelembagaan.
Sebanyak 80 undang-undang disahkan untuk pembentukan daerah, 68 peraturan presiden untuk organisasi kementerian, 1 peraturan presiden terkait APBN, dan hanya 1 peraturan pemerintah yang substansinya berkaitan dengan penghapusan utang bagi nelayan dan petani.
Secara keseluruhan, masyarakat mengharapkan adanya perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas kepemimpinan, serta pencapaian program-program prioritas yang lebih optimal.
