Jakarta, FORTUNE - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang semester I-2024.
Ini lantaran pendapatan negara baru mencapai Rp1.320,7 triliun atau 47,1 persen dari target APBN sebesar Rp2.802,3 triliun; sementara belanja negara telah mencapai Rp1.398,0 triliun atau 42 persen dari target APBN yang sebesar Rp3.325,1 triliun.
"Sampai dengan semester I-2024, Defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp162,7 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (8/7).
Secara terperinci, pendapatan negara terdiri dari penerima perpajakan senilai Rp1.028,0 triliun atau 44,5 persen dari target APBN yang sebesar Rp2.309,9 triliun. Capaian tersebut turun 7,0 persen dibandingkan dengan periode semester I tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.105,6 triliun.
Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp288,4 triliun atau 58,6 persen dari target sebesar Rp492,0 triliun. Sama dengan penerimaan perpajakan, capaian PNBP semester I-2024 turun 4,5 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp302,1 triliun.
Di sisi lain, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp997,9 triliun atau 40,4 persen dari target Rp2.467,5 triliun. Jumlah tersebut naik 11,9 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp891,6 triliun.
Kemudian, transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp400,1 triliun atau 46,7 persen dari target Rp857,6 triliun. Capaian ini naik 9,9 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp364,1 triliun.
Belanja pemerintah pusat
Jika dilihat lebih mendetail, belanja pemerintah pusat mencapai Rp997,9 triliun hingga semester I-2024 disalurkan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sebesar Rp487,4 triliun dan non-K/L yang sebesar Rp510,6 triliun.
Belanja pemerintah pusat tersebut naik 11,9 persen dan disalurkan untuk berbagai program mulai dari perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan hingga subsidi energi untuk menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat/dunia usaha.
Adapun belanja pemerintah pusat yang dirasakan langsung kepada masyarakat mencapai Rp762,1 triliun. Ini terdiri dari perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai Rp14,2 triliun dan Kartu Sembako yang sebesar Rp22,7 triliun; belanja kesehatan untuk penerima bantuan iuran JKN sebesar Rp23,2 triliun; dan belanja pendidikan untuk program Indonesia Pintar Rp8,1 trilun, KIP Kuliah Rp6,8 triliun, BOS (Kemenag) Rp5,6 triliun, serta bantuan operasional PTN sebesar Rp2,6 triliun.
Lalu, ada program keterjangkauan energi berupa subsidi BBM Rp8,7 triliun dan subsidi LPG 3 Kg Rp34,2 triliun; program pertanian berupa bantuan alat dan mesin pertanian pra panen Rp901,1 miliar, dan subsidi pupuk untuk 3,1 juta ton pupuk bersubsidi.
Ada pula belanja pembangunan/rehabilitasi Infrastruktur Rp75,2 triliun serta belanja untuk UMKM berupa UMKM subsidi bunga KUR untuk 2,4 juta debitur.
