Jakarta, FORTUNE - Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan akan membayar bunga utang sebesar Rp552,9 triliun pada 2025. Pembayaran bunga utang tersebut tumbuh sebesar 10,8 persen dari outlook pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024.
Adapun tahun ini, pembayaran bunga Utang Pemerintah diperkirakan mencapai Rp499,0 triliun atau naik 13,4 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp439,9 triliun.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Riko Amir, mengatakan pertumbuhan bunga utang dua digit tersebut merupakan dampak dari penarikan utang yang tinggi pada era pandemi.
"Kalau ditilik balik, ketika kita pandemi, ini tinggi sekali dan juga jatuh temponya sudah berlangsung dari titik sekarang. Jadi bunga utang tersebut yang disebut legacy adalah yang didasarkan bunga utang sebelumnya ditambah bunga utang baru," ujarnya dalam acara Media Gatering Kementerian Keuangan, Kamis (26/9).
Meski demikian, jelas Riko, ada sejumlah strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi beban bunga utang yang terus menggunung pada pemerintahan berikutnya. Pertama, dengan melakukan debt switch, yakni melakukan lelang pembelian kembali surat utang negara (SUN) dengan cara penukaran ke SUN yang lebih murah.
"Dengan kita lakukan debt switch, bisa untuk memperbaiki struktur itu. Jadi ke depan tentunya pertimbangan cost dan risk yang harus terus kita lakukan," jelas Riko. "Kita cari dengan bunga yang lebih murah. Kita switch jadi yang tinggi kita ganti," katanya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan profiling penerbitan utang, termasuk dengan menentukan timing yang tepat untuk mendapatkan biaya utang yang lebih murah. Ada pula strategi buyback surat utang untuk mengurangi beban bunga yang harusnya dibayar pemerintah dengan tenor lebih panjang. Namun, strategi ini juga perlu mempertimbangkan kondisi kas negara yang bisa digunakan untuk buyback.
"Kita lebih profiling, dengan cara ada, yang bisa. Kalau timing tepat dan kita punya cash yang cukup, kita lakukan buyback. Jadi, utang yang masih beberapa tahun kita tarik ke depan sehingga kita enggak perlu bayar bunganya," ujar Riko.
Dalam kesempatan tersebut, Riko juga menyampaikan bahwa dalam pembiayaan bunga utang tahun depan pihaknya membuka peluang melakukan pre-funding atau penarikan utang pada akhir tahun untuk pembiayaan APBN 2025.
Hal tersebut, kata Riko, didasari oleh keyakinan bahwa perekonomian Indonesia semakin membaik pada akhir tahun ini. Sehingga biaya utang dipresentasikan yield atau imbal hasil menurun.
Pembayaran bunga utang pemerintah pada 2025 terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp497,62 triliun; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp55,23 triliun.
