Jakarta, FORTUNE - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,00 persen. Selain itu, suku bunga deposit facility dan lending facility juga tidak berubah, dengan masing-masing bertahan pada level 5,25 persen dan 6,75 persen.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
"Fokus kebijakan moneter jangka pendek pada stabilitas nilai tukar rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10).
Perry melanjutkan bahwa kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
BI akan terus menempuh kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Di samping itu, kebijakan sistem pembayaran akan diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas penerimaan digitalisasi sistem pembayaran.
Kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan akan didukung sejumlah langkah.
Pertama, penguatan strategi operasi moneter yang pro-pasar untuk menarik modal asing demi stabilitas nilai tukar rupiah dan efektivitas kebijakan moneter, dengan menjaga suku bunga pasar uang rupiah, mengoptimalkan penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta memperkuat strategi transaksi repo dan swap valas yang kompetitif.
Kedua, penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas, transaksi domestic non-deliverable forward (DNDF), dan surat berharga negara (SBN).
Ketiga, kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan kredit sambil menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan mempertahankan kebijakan countercyclical capital buffer (CCyB) 0 persen, rasio intermediasi makroprudensial (RIM) 84-94 persen, serta rasio loan to value (LTV) properti 100 persen.
Keempat, penguatan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) berdasarkan sektor prioritas.
Terakhir, peningkatan digitalisasi sistem pembayaran melalui merchant discount rate (MDR) QRIS 0 persen untuk transaksi hingga Rp500.000 pada merchant usaha mikro mulai 1 Desember 2024 untuk mendukung daya beli masyarakat.