Jakarta, FORTUNE - Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, meminta pada kepala daerah mewaspadai defisit produksi beras dalam negeri yang diperkirakan akan berlangsung pada Januari hingga Februari 20224.
Apalagi, surplus beras sepanjang 2023 merosot drastis dibandingkan dengan 2022. Berdasarkan data lembaganya, surplus produksi beras secara kumulatif tahun lalu hanya mencapai 270.000 ton, sangat jauh dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 1,34 juta ton.
Berdasarkan estimasi BPS, defisit produksi beras pada Januari 2024 akan mencapai -1,61 juta ton, dan turun menjadi -1,22 juta ton pada Februari 2024.
"Oleh sebab itu, mungkin angka estimasi yang kami miliki ini bisa menjadi pegangan bapak dan ibu untuk nantinya bisa mengantisipasi atau memastikan distribusi beras dalam dua bulan ke depan untuk kita bisa bersama-sama mengantisipasi dan meredam Inflasi," ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024, Rabu (3/1).
BPS juga mencatat jumlah kota yang mengalami inflasi beras pada Desember 2023 makin berkurang dibandingkan dengan periode Agustus hingga November. Jumlah kota yang mengalami inflasi beras hanya 56, sementara 23 kota mengalami deflasi, dan 11 kota stabil.
Inflasi beras pada Desember 2023 mencapai 0,48 persen, yang "relatif lebih rendah dibandingkan Desember tahun sebelumnya yang sebesar 2,30 persen," kata Amalia.
BPS soroti inflasi bawang merah
Amalia juga meminta pemerintah daerah mewaspadai inflasi bawang merah. Pasalnya, komoditas ini mulai sering memberikan andil terhadap kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) di berbagai kota, di luar cabai merah dan cabai rawit.
"Bawang merah di minggu-minggu sebelumnya itu tidak terlalu sering, tapi di sini saya lihat bawang merah masuk menjadi penyumbang kenaikan IPH tertinggi selain cabai merah dan cabai rawit," ujarnya.
Andil kenaikan harga bawang merah terhadap inflasi tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tapi juga wilayah lain seperti Sulawesi Utara yang perubahan IPH bawang merahnya mencapai 10,14 persen (Bolaang Mongondow) dan 10,01 persen (Minahasa).
"Kalau kita lihat jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga, maka ada 372 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang merah," katanya.
