Jakarta, FORTUNE - Pemerintah dan DPR sepakat memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 17 BUMN dengan total nilai Rp26,79 triliun. PMN ini diberikan dalam bentuk tunai maupun nontunai dan telah dilakukan pendalaman sebelumnya bersama Komisi XI DPR.
Berikutpe rincian PMN dalam bentuk tunai kepada BUMN yang telah disepakati:
1. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp1,891 triliun.
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun.
3. PT Kereta Api Indonesia Rp2 triliun.
4. Industri Kereta Api Indonesia (INKA) Rp965 miliar.
5. PT Hutama Karya Rp 1 triliun.
6. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Rp 1,5 triliun.
7. Kewajiban Penjaminan Pemerintah Rp 635 miliar.
Sebelumnya, masing-masing BUMN telah memberikan paparan ihwal pengajuan PMN tersebut di hadapan komisi XI DPR.
PT KAI misanlnya, meminta persertujuan tambahan PMN Rp2 triliun untuk kebutuhan pengadaan sarana KRL Jabodetabek. Pertimbangannya, sarana KRL saat ini mayoritas berusia 30 tahun, sehingga terdapat banyak KRL yang memasuki masa konservasi.
Apalagi, volume penumpang KRL terus meningkat dan berpotensi terjadi kelebihan muatan terutama pada jam sibuk.
"Usulan tambahan PMN tahun 2024 ini adalah dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO) angkutan orang kereta api kelas ekonomi," ujar Dirut KAI, Didik Hartantyo.
Kemudian, PMN Rp10 triliun yang diajukan LPEI dibutuhkan untuk mendukung program penugasan khusus ekspor (PKE). Rencananya modal tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas PKE atas porgram lama maupun baru, penguatan daya saing produk dan jasa Indonesia, perluasan tujuan ekspor menjadi 116 negara, dan sumber pendanaan yang kompetitif melalui penyaluran program PKE.
Lalu, PT SMF mengajukan PMN Rp1,89 untuk pembiayaan 166.000 unit rumah target pemerintah pada 2024. "Dengan Rp1,89 triliun, kami akan leverage menjadi Rp7,02 triliun," ujar Dirut SMF, Ananta Wiyogo.
Ada pula INKA yang mengajukan tambahan PMN 2024 sebesar Rp965 triliun untuk persiapan pemenuhan fasilitas produksi yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuannya, agar fasilitas pabriknya di daerah tersebut mampu menyelesaikan 250 unit kereta per tahun.
Sementara itu, Pelni mengajukan PMN Rp500 miliar yang rencananya akan dimanfaatkan untuk pembelian satu unit kapal penumpang baru (new building), dengan kapasitas 1.000 penumpang dan 75 kontainer.
Adapun PT Hutama Karya mengajukan PMN Rp1 triliun untuk mendorong progres pembangunan ruas jalan tol Trans-Sumatera ruas Palembang-Betung yang berpotensi menjadi sepanjang 64 km (equivalent).
Daftar PMN Non-Tunai
Berikut perincian PMN nontunai 2024 yang disetujui pemerintah dan DPR:
- PT Hutama Karya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp1.938.044.000
- PT Len Industri (Persero) berupa konersi utang sebesar Rp649.229.893.900
- PT Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp68.001.537.000
- PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar Rp1.227.507.101.000
- PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24.127.146.000
- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp367.531.225.000
- Perum Damri berupa BMN dengan nilai wajar Rp460.721.700.000
- Perum LPPNP/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar Rp301.892.091.817
- PT Pertamina (Persero) beupa BMN dengan nilai wajar Rp4.182.922.836.180
- Perkebunan Nusantara III (Persero) beupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828.361.655.982
- Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1.109.679.804
- PT Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp3.347.181.451.745