Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan lebih berhati-hati dalam melakukan penarikan utang untuk pembiayaan APBN di tahun depan. Pasalnya, defisit APBN yang telah disepakati bersama DPR cukup besar, yakni Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini disebabkan belanja negara yang menyentuh angka Rp3.621,3 triliun, sementara pendapatan negara hanya sebesar Rp3.005,1 triliun.
“Dalam kondisi global yang terus dinamis pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas dan kesehatan APBN sehingga biaya defisit dapat terus ditekan,” ujarnya Usai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Selasa (10/12).
Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Negara juga menyampaikan bahwa belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun akan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp2.701,4 triliun.
Belanja tersebut ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan.
Kemudian, belanja alokasi transfer ke daerah (TKD) ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun yang ditujukan untuk mendukung dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta pelayanan yang inklusif.
Adapun target pendapatan negara 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun akan diperoleh melalui upaya maksimal dalam pengumpulan sumber penerimaan negara, baik dari pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak.
"Kami akan melakukan dengan terus melaksanakan reformasi perpajakan, pajak dan bea cukai, dengan terus menyusun program, termasuk dalam hal ini menggunakan teknologi digital. Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan terutama dari tindakan ilegal, akan terus menjadi pusat perhatian, dan juga intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan," jelasnya.
