Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menganggarkan Rp400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun depan. Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran tersebut diambil dari belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp2.693,2 triliun.
Total belanja negara dalam Rancangan APBN 2025 mencapai Rp3.613,1 triliun, termasuk Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.
"Anggaran [infrastruktur] tersebut terutama dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," ujar Presiden Jokowi dalam pidato Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN 2025 di DPR, Jumat (16/8).
Selain anggaran infrastruktur, pemerintah juga mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp722,6 triliun, yang akan digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.
Kemudian, anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta pengembangan riset.
Ada pula anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.
Lalu, terdapat anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara.
"Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis," kata Jokowi.
Setelah itu, pemerintah merencanakan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp124,4 triliun, yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Anggaran transfer ke daerah yang direncanakan sebesar Rp919,9 triliun ditujukan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.
"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," ujarnya.
