Jokowi Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Masuk APBN 2025

Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo memastikan bakal memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu strategi kebijakan jangka pendek untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, dan pemerataan antar-daerah.

Hal itu ia sampaikan dalam pidato Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN 2025 di DPR, Jumat (16/8).

Makan Bergizi Gratis, jelasnya, akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM serta meningkatkan perekonomian masyarakat kecil di daerah.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Presiden Jokowi.

Selain program makan bergizi gratis, strategi jangka pendek juga difokuskan pada program percepatan renovasi sekolah bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan. 

Kemudian, untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi. 

"Keempat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat. Kelima, peningkatan permodalan bagi UMKM," ujarnya.

Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Pertama, dengan mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, renovasi sekolah, kesehatan berkualitas, serta perlindungan sosial. 

Kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, yang rendah emisi, dan berorientasi ekspor. 

Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. 

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur dalam bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas. 

Kelima, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM. 

"Ketujuh, penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi. Kedelapan, penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia," katanya.