Jakarta, FORTUNE - Meski tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia masih mengimpor sejumlah barang dari Israel. Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan total impor barang dari Israel mencapai US$14,4 juta selama Januari-September 2023.
Ini terutama berupa komoditas dengan kode HS 84, yaitu mesin peralatan mekanis dan bagiannya.
"Kemudian HS 82 perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia. Dan HS 85 mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya," ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (16/10).
Menurutnya, impor tersebut dimungkinkan lantaran hubungan business-to-business antar pihak swasta maupun pemerintah tetap diperbolehkan.
"Dapat saya sampaikan bahwa kalau kita tidak memiliki hubungan diplomatik, bukan berarti secara ekonomi kita tidak boleh melakukan hubungan dagang," ujarnya.
Jika melihat nilai impor barang dari Israel sejak 2020, nilainya cenderung berfluktuasi atau naik-turun. Sebagai gambaran, pada 2020 total impor dari Israel mencapai US$56,57 juta. Kemudian, pada 2021 nilainya turun menjadi US$26,5 juta.
Sementara pada tahun lalu, impor dari Israel mencapai US$47,8 juta.
"Sepanjang Januari-September 2023, kita mengimpor dari Israel dengan nilai sebesar US$14,4 juta," katanya.
Teknologi sadap
Pada Senin (9/10), sejumlah peneliti ICW bersama koalisi masyarakat sipil mendatangi Divisi Humas Polri untuk mengajukan permintaan informasi terkait dengan dokumen pengadaan alat sadap dengan metode "zero click" atau Pegasus milik perusahaan industri teknoogi Israel, NSO Group Technologies
Permintaan tersebut berkaitan dengan temuan IndonesiaLeaks, bahwa Pegasus sudah beroperasi di Indonesia sejak 2018, dan Polri menjadi salah satu institusi penegak hukum yang menggunakan peralatan asal Israel tersebut.
"Karena itu, sebagai salah satu upaya masyarakat sipil untuk mendorong akuntabilitas dan bagian dari pertanggungjawaban kepolisian sebagai salah satu lembaga yang diketahui berdasarkan data dari Opentender.net yang ICW cek ikut mengadakan 'zero click' sejak 2017-2018," ujar peneliti ICW, Tibiko Zahar, seperti dikutip Antara.
Koran Haaretz pun sempat menulus bahwa Indonesia merupakan salah satu klien Cellebrite, teknologi peretasan telepon—yang diduga digunakan untuk menindak perbedaan pendapat politik—asal Israel.
Teknologi Cellebrite juga dikembangkan untuk mengambil data-data dari perangkat elektronik, seperti gawai, komputer, tablet, kartu penyimpan data (memory card), hingga perangkat keras penyimpan data (hard disk).
Perusahaan yang berdiri sejak 1999 itu dipimpin oleh Yossi Carmil, dan dikembangkan oleh bekas-bekas anggota penegak hukum di sejumlah negara dan unit intelijen Israel.
