Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo menyampaikan posisi presiden tidak senyaman yang dipersepsikan oleh publik. Dalam Pidato Kenegaraan yang dibacakan pada Sidang Tahunan MPR 2023, Rabu (16/8), dia mengatakan seorang Kepala Negara mengemban tanggung jawab besar.
Apalagi jika jabatan itu dipegang di tengah banyaknya permasalahan rakyat yang harus diselesaikan, dan khalayak luas dapat langsung menyampaikan berbagai problem langsung kepada presiden melalui akun-akun media sosial.
"Apa pun bisa sampai ke Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnahan. Bisa dengan mudah disampaikan. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, planga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir’aun, tolol. Ya ndak apa. Sebagai pribadi saya menerima saja," ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku sedih lantaran kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah.
"Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut," katanya.
Di tengah kondisi penuh cacian dan makian tersebut, ia berharap kekecewaan masyarakat dapat membangunkan nurani untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik.
"Bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa. Menuju Indonesia Maju. Menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Kepercayaan internasional terhadap Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa bonus demografi yang akan mencapai puncak pada dasawarsa 2030-an adalah peluang besar Indonesia untuk meraih Indonesia Emas 2045. Pasalnya, 68 persen populasi negara ini adalah penduduk usia produktif.
"Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita," katanya.
Peluang besar yang kedua adalah kepercayaan internasional yang dititipkan kepada Indonesia saat ini. Hal tersebut, menurut Jokowi, dibangun bukan sekadar melalui trik (gimmick) dan retorika semata, melainkan melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.
"Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, dan konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia tiga tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan," ujarnya.
Menurut Presiden Jokowi, Indonesia dengan Pancasila, harmoni keberagaman, serta prinsip demokrasinya juga mampu menghadirkan ruang dialog, menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan- perbedaan yang ada.
Terbukti, lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power di Asia dengan pengaruh diplomatik yang terus meningkat tajam. Indonesia adalah satu dari enam negara Asia yang mengalami kenaikan kekuatan komprehensif.
Memang, kata dia, masih ada suara-suara minor yang mempertanyakan keuntungan kepercayaan internasional yang tinggi yang dimiliki Indonesia.
"Rakyat makannya nasi. International trust enggak bisa dimakan. Ya, memang enggak bisa. Sama seperti jalan tol enggak bisa dimakang. Nah ini contoh menghabiskan energi untuk hal tidak produktif," katanya.
Namun, dia tidak mau mempermasalahkan hal tersebut dan menganggapnya sebagai hal biasa dalam negara demokrasi.
"Saya malah senang. Memang harus ada yang begini-begini. Supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton," ujarnya.