Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penerimaan APBN 2024 direncanakan mencapai Rp2.781,3 triliun dalam Rancangan APBN 2024. Ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP Rp473,0 triliun, serta hibah Rp400 miliar.
Sementara itu, belanja negara pada 2024 dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah Rp857,6 triliun.
Sedangkan keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif dan defisit anggaran ditarget 2,29 persen PDB atau mencapai Rp522,8 triliun.
"Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen," ujar Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2024 di DPR, Rabu (16/8).
Sementara itu, angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen dan indeks ketimpangan rasio gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377.
Indeks Pembangunan Manusia juga ditarget dalam rentang 73,99 hingga 74,02.
Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110.
Pembangunan manusia
Jokowi juga menyampaikan untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan Rp660,8 triliun atau 20 persen dari APBN. Ini tecermin pada alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun.
Menurutnya, Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia tahun depan akan ditekankan pada: peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; hingga penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi dalam bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.
Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan mencapai Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN.
"Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024," katanya.
