Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keterkejutannya dengan rendahnya rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 dibandingkan dengan populasi usia produktif di Indonesia. Hal tersebut dia sampaikan dalam Temu Tahunan Ke-25 Forum Rektor Indonesia pada Senin (15/1).
Menurut Jokowi, rasio itu masih jauh lebih rendah dari negara-negara maju, bahkan jika dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.
"Saya kaget juga kemarin dapat angka ini. Indonesia itu di angka 0,45 persen. Negara tetangga kita Vietnam, Malaysia sudah 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," ujarnya, Selasa (16/1).
Kondisi tersebut juga menjadi perhatian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Pada Jumat pekan lalu, Direktur LPDP, Dwi Larso, mengatakan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 Indonesia terhadap populasi produktif masih di angka 0,49 persen.
Angka tersebut di bawah Malaysia, Vietnam, dan Thailand (negara benchmark) yang ada pada level 2,43 persen serta negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, Selandia Baru, Kanada, dan Jerman pada 9,80 persen.
Jika diperinci, rasio Master terhadap populasi usia produktif, yakni 0,45 persen—juga lebih rendah dibandingkan dengan negara benchmark 2,01 persen dan negara maju 8,59 persen.
Sementara rasio doktor terhadap populasi usia produktif pada level 0,03 persen, di bawah negara benchmark yang sebesar 0,42 persen dan negara maju pada 1,21 persen.
Untuk itulah, LPDP berupaya meningkatkan jumlah penerima beasiswa dengan menambah kuota penerimaan dari tahun ke tahun. Harapannya, pada 2034, Indonesia memiliki 7,5 juta jumlah lulusan S2 dan S3 atau 2,5 persen dari total populasi.
"Itu kira-kira akan seperti Malaysia, Thailand, serta Vietnam. Kita harus bekerja keras mengejar itu karena jumlah S2/S3 kita saat ini baru 1 juta (0,52 persen)," katanya sembari menambahkan bahwa untuk mencapai target tersebut, LPDP menargetkan jumlah penerima beasiswa mencapai 22.000 per tahun.
Sementara pada 2045, jumlah ideal lulusan S2 dan S3, menurut LPDP, mencapai 20 juta atau 9,8 persen dibandingkan dengan populasi usia produktif.
Komitmen Jokowi
Sementara itu, Jokowi menyatakan akan segera mengambil kebijakan untuk mengejar ketertinggalan rasio tersebut. Dia berkomitmen penuh meski mahfum bahwa upaya tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
"Saya Minggu ini akan rapatkan ini dan akan mengambil kebijakan untuk mengejar angka yang masih 0,45 persen ini. Enggak tahu anggarannya akan didapat dari mana, tapi akan kita carikan agar S2-S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis. Kejauhan sekali 0,45 sama 2,43. Angkanya memang kelihatannya kecil. Tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali. Lima kali lebih rendah," ujarnya.
Menurut Jokowi, meski anggaran yang dibutuhkan kemungkinan akan besar, hal tersebut harus tetap diupayakan lantaran pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk menopang pembangunan dalam sepuluh tahun ke depan.
"Dan itu akan menjadi kunci. Pembiayaan pendidikan dan riset tetap terus harus diupayakan seoptimal mungkin bukan hanya dari APBN-APBD, tapi juga pemanfaatan dana abadi yang kita miliki, termasuk menghubungkan dengan industri lewat matching fund," katanya.
