Jakarta, FORTUNE - Direktur UTama PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Rachmat Makkasau, mengusulkan agar izin pengelolaan tambang di Indonesia lebih diperpanjang untuk memastikan keberlanjutan pasokan Smelter di dalam negeri.
Menurutnya, hal tersebut penting bukan hanya agar fasilitas pemurnian bisa terus beroperasi, melainkan juga agar hilirisasi sumber daya mineral di dalam negeri bisa terus berlanjut.
"Keberlangsungan umur izin tambang harus dilihat, harus disesuaikan dengan kemampuan di smelternya. Jangan sampai serapan produk smelter tinggi, tapi umur dari usia tambangnya pendek. Ini perlu dilihat untuk memastikan keberlanjutan," ujarnya dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).
Memang, kata Rachmat, sejauh ini izin tambang untuk perusahaan yang memiliki smelter bisa diperpanjang dan disesuaikan dengan serapan smelter dan produk yang dihasilkan. Namun, ia juga menyoroti banyaknya perusahaan yang membangun smelter tanpa memiliki tambang.
"Mungkin perlu dipertegas lagi dalam peraturan kita, memang ada peraturan yang menegaskan kalau dia terintegrasi umurnya bisa disesuaikan, tapi bagaimana dengan hilirisasi atau smelter yang tidak memiliki tambang," katanya.
Lagi pula, menurut dia, di banyak negara dengan sumber daya mineral besar, izin pengelolaan tambang bisa diperoleh sampai cadangan mineral di tambang tersebut habis. Sehingga, tidak ada pembatasan dari pemerintah perihal sampai kapan sebuah perusahaan dapat beroperasi di sebuah tambang.
"Di beberapa negara, selama masih dibutuhkan, izin penambangannya tidak dibatasi. Dibatasi hanya dengan peraturan-peraturan terkait lingkungan, kewajiban mine closure dan lain-lain, tapi tidak izin tambangnya sendiri. Jadi, hal itu yang harus dilihat ke depannya oleh pemerintah terkait dengan kesinambungan tambang dan dalam hal ini terkait dengan hilirisasi tambangnya," ujarnya.
Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA) tersebut juga menyampaikan bahwa dalam sejumlah pertemuan dengan pemerintah, usulan tersebut sudah pernah disampaikan. Ia berharap, pada pemerintahan baru masukan dari para pengusaha tambang tersebut dapat diwujudkan.
"Sudah kami usulkan dan sudah kami catat, bahwa ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," katanya.
