Jakarta, FORTUNE – Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan kenaikan Gaji Guru, baik honorer maupun ASN, dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru yang berlangsung di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, hari ini, Kamis (28/11), sekitar pukul 15.00 hingga 17.00 WIB.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, usai bertemu Prabowo, Selasa (25/11).
"Peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar Rp2 juta dan peningkatan gaji guru ASN sesuai dengan gaji pokok yang mereka miliki nanti akan disampaikan pada saat Puncak Peringatan Hari Guru," ujarnya dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Mu'ti juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji pembelajaran coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah, dimulai dari Sekolah Dasar.
"Mungkin nanti kita akan kaji apakah dari kelas 4 dan seterusnya, dan itu bisa kita selenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga tengah mengevaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) ke depannya. Mu'ti menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan hasil kajian bersama kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia dan para pakar, serta hasil diskusi dengan para stakeholder penyelenggara pendidikan.
"Intinya, terkait PPDB, Pak Presiden meminta atau menugaskan kepada kami untuk memperdalam kembali kajian pelaksanaannya, dan nanti keputusan terkait pelaksanaan PPDB akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet," katanya.
Lantaran itu, Kementerian Dikdasmen hingga saat ini masih mengkaji penerapan zonasi dalam sistem PPDB. Menurut Mu'ti, sistem zonasi memiliki semangat mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, meningkatkan inklusi sosial, integrasi sosial, serta kohesivitas sosial.
"Dengan empat kriteria itu, nanti kami akan sempurnakan lagi persentasenya seperti apa. Yang sekarang jadi persoalan kan memang persentase yang diterima dari domisili itu berapa persen, yang prestasi berapa persen, ini sering kali jadi persoalan. Kalau yang afirmasi itu sudah kami patok 20 persen karena ini bagian dari keberpihakan negara terhadap kelompok yang lemah," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mempertimbangkan alokasi untuk sekolah swasta dalam sistem PPDB zonasi. "Karena di antara kritik terhadap zonasi itu banyak sekolah swasta yang tutup tidak kebagian murid. Sementara negeri, itu muridnya berlebih. Karena muridnya berlebih, itu kadang standar mutunya tidak dapat terpenuhi," katanya.
"Nah berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari dan kami perdalam sehingga mudah-mudahan pada tahun ajaran 2025-2026 kita sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru yang kajiannya terus kami lakukan dan keputusannya nanti dalam sidang kabinet," ujarnya.
