Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja kementrian/lembaga pada APBN 2025 yang mencapai Rp1.160,1 triliun telah mengakomodasi berbagai program unggulan pemerintah baru yang nilainya mencapai Rp121 triliun.
Ini terdiri dari Program Makan Bergizi gratis sebesar Rp71 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, pembangunan sekolah unggulan Rp2 triliun, serta pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun.
Ada pula anggaran untuk program penuntasan penanganan TBC Rp8 triliun, lumbung pangan nasional Rp15 triliun, dan peningkatan rumah sakit berkualitas Rp1,8 triliun.
Di luar itu, terdapat anggaran transfer ke daerah yang nilainya Rp919,9 triliun dengan tujuan untuk menciptakan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dan meningkatkan kualitas belanja produktif serta meningkatkan local taxing power.
"Sehingga kemajuan daerah akan semakin diselaraskan. Yang tertinggal bisa mengejar lebih cepat sehingga daerah-daerah bisa mengalami konvergensi kemajuan," katanya dalam konferensi pers di DPR, Kamis (19/9).
Program prioritas terpilih ysng didukung oleh APBN 2025 diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan indeks modal manusia agar mencapai 0,56.
Kemudian, program prioritas ketahanan pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan memperbaiki indikator nilai tukar petani dan nelayan masing-masing 115-120 dan 105-108 pada 2025.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa defisit APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 2,53 persen PDB atau Rp616,25 triliun adalah tingkat yang hati-hati dan cukup untuk mewadahi berbagai program prioritas.
Di dalamnya, termasuk juga untuk pembiayaan investasi sebesar Rp154,5 triliun guna mendukung berbagai BUMN, BLU untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Penerimaan negara dijaga pada level Rp3.000,51 triliun dan keseimbangan antara meningkatkan kapasitas APBN membiayai program-program penting, namun juga menjaga kondisi dan iklim investasi.
"Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menmbus di atas Rp3.000 triliun. Penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar Rp2.490,9 triliun, PNBP sebesar Rp513,6 triliun," ujarnya.
Secara terperinci, target penerimaan perpajakan 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan dimulainya sistem coretax dan sistem perpajakan yang compatible dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia dan arah perpajakan global.
Kemudian, PNPB dicapai dengan reformasi pengelolaan SDA, optimalisasi dividen BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan, tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi.
PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendukung ekonomi, dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
