APBN 2025 Sah Jadi Undang-Undang, Ini Asumsi Makro yang Disepakati

Jakarta, FORTUNE - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan, Kamis (19/9).

"Apakah rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui? Terima kasih," demikian tanya pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR, Lodewijk F. Paulus, kepada para anggota sebelum mengetok palu pengesahan.

"Setuju," jawab para anggota yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan asumsi dasar ekonomi makro sesuai pembahasan yang telah disepakati di Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi terkendali sebesar 2,5 persen, sementara nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000 per US$ dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7 persen.

Kemudian, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) disepakati mencapai US$80 per barel, lifting minyak sebesar 605.000 barel per hari (bph), serta lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

"Asumsi dasar ekonomi makro APBN tahun anggaran 2025 disepakati sesuai yang telah dibacakan oleh Ketua Badan Anggaran," kata Sri Mulyani saat menyampaikan pidato pokok-pokok RAPBN 2025 pada rapat paripurna.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati tingkat kemiskinan diproyeksikan terus menurun ke kisaran 7-8 persen, sementara tingkat kemiskinan ekstrem dijaga pada tingkat 0 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun pada 4,5-5 persen dan tingkat ketimpangan atau gini rasio turun ke kisaran 0,379-0,382.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa penguatan well being sekaligus program prioritas Presiden terpilih telah masuk dan didukung oleh APBN 2025, yakni makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah-sekolah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan indeks modal manusia agar mencapai 0,56. 

"Program prioritas ketahanan pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan memperbaiki indikator nilai tukar petani dan nelayan masing-masing 115-120 dan 105-108 pada tahun 2025," ujarnya.