Jakarta, FORTUNE - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa setoran Dividen BUMN ke kas negara pada semester pertama 2024 telah mencapai Rp60.103,3 miliar atau 70,0 persen terhadap target APBN 2024.
Angka tersebut tumbuh 41,8 persen dari periode sama pada 2023 YoY yang sebesar Rp42,4 triliun.
Dengan kondisi tersebut, Kemenkeu meyakini kinerja pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) akan tetap terjaga pada semester II-2024.
Berdasarkan hal tersebut, prognosis pendapatan KND pada semester II-2024 diperkirakan akan mencapai Rp25.742,2 miliar atau 30,0 persen dari APBN 2024.
"Secara keseluruhan, sampai akhir tahun 2024 realisasi pendapatan KND diperkirakan mencapai Rp85.845,5 miliar atau 100,0 persen dari APBN tahun 2024," demikian tertera pada Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, dikutip Jumat (12/7).
Meski demikian, kementerian tersebut masih mewaspadai sejumlah risiko yang membuat setoran dividen BUMN ke kas negara pada semester II tahun ini menurun.
Pasalnya, pada semester pertama lalu, dari lima variabel ekonomi makro yang menjadi dasar model macro stress test, terdapat satu variabel yang mengalami perubahan unfavourable (melebihi stress test yang dilakukan), yaitu kenaikan suku bunga jangka pendek dengan rentang 180–200 bps.
"Hal ini berdampak pada potensi peningkatan biaya bunga dan pokok pinjaman atau surat utang yang dapat menyebabkan penurunan penerimaan bagi pemerintah dari dividen dan pajak BUMN," demikian keterangan Kemenkeu.
Namun demikian, BUMN telah melakukan aksi korporasi melalui percepatan pelunasan pinjaman atau pembelian kembali surat utang, hedging suku bunga melalui lembaga keuangan terkait, dan upaya terkait lainnya untuk meminimalisir dampak negatif tersebut.
Mempertimbangkan proyeksi kondisi geopolitik dan perekonomian global serta risiko kenaikan suku bunga jangka pendek yang masih akan berlangsung sampai akhir tahun, Kemenkeu dan Bank Indonesia telah melakukan koordinasi untuk melakukan mitigasi atas risiko dimaksud, di antaranya dengan menjaga ketersediaan likuiditas bagi sektor lembaga keuangan.
Mitigasi Risiko BUMN
Selama semester I-2024, Kemenkeu juga mencermati munculnya faktor risiko yang membayangi BUMN infrastruktur, yaitu penguatan mata uang US$ terhadap rupiah serta peningkatan suku bunga jangka pendek. Namun demikian, faktor risiko tersebut tidak berdampak negatif secara signifikan pada BUMN infrastruktur.
"Diproyeksikan pada semester II tahun 2024 tidak terdapat faktor risiko yang dapat menyebabkan dampak negatif pada BUMN infrastruktur secara signifikan. Mitigasi risiko yang dilakukan pemerintah adalah memberikan dukungan pemerintah kepada BUMN infrastruktur berupa pemberian PMN, subsidi dan kompensasi, serta penjaminan pemerintah atas pinjaman BUMN infrastruktur," demikian Kemenkeu.
Dalam hal mitigasi risiko pada semester pertama lalu, pemerintah telah menambah penyertaan modal negara yang berasal dari APBN 2024 kepada dua BUMN pada bidang konstruksi, yaitu PT Hutama Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masing-masing Rp18.604,0 miliar dan Rp6.000,0 miliar.
