Jakarta, FORTUNE - Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, membantah poster bermuatan disinformasi yang mencatut nama Sri Mulyani Indrawati. Lewat akun twitter (X) pribadinya, Yustinus memastikan informasi dalam konten tersebut hoaks dan tidak pernah diucapkan oleh Menteri Keuangan.
Salah satu bunyi disinformasi berkenaan dengan kekecewaan dan pengajuan pengunduran diri Sri Mulyani dari jabatannya.
"Tidak ada pernyataan Menkeu SMI mengundurkan diri dari jabatan Menkeu, meskipun ada rumor beredar. Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab," tulisnya, dikutip Jumat (5/1). "Silakan bersaing secara sehat. Setop membuat konten dan narasi yang menyesatkan. Ini rawan mengadu domba dan menyulut kegaduhan, alih-alih memikat hati rakyat."
Klarifikasi juga dia sampaikan terkait informasi bahwa Presiden Joko Widodo menghiraukan saran Sri Mulyani mengenai IKN serta pergeseran dana belanja alutsista menjadi dana bansos.
"Tidak ditemukan berita dan pernyataan demikian. Sampai saat ini bansos tetap lancar diberikan sesuai yang dianggarkan, bahkan dilakukan penebalan karena bencana El Nino," katanya.
Selain itu, juga soal informasi soal kekecewaan Sri Mulyani karena anggaran belanja alutsista Rp63,8 triliun disetujui Presiden Joko Widodo. Dalam klarifikasinya, Yustinus menyebut bahwa Menteri Keuangan mengatakan peningkatan anggaran alutsista wajar dan penting untuk penguatan di tengah potensi ancaman dan dinamika politik LN.
"Tidak menyebutkan adanya kekecewaan," ujarnya.
Isu lainnya
Disinformasi lainnya, terkait belanja alutsista yang disebut dilakukan oleh PT TMI milik kroni-kroni Prabowo Subianto. Hal tersebut, tulis Yustinus, diutarakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan bukan Menteri Keuangan.
"Chairman dan CEO dari PT TMI memang sahabat karib Prabowo dan telah ada surat penunjukkan PT TMI oleh Menhan dalam program pengadaan Alutsista," katanya.
Dia juga mengklarifikasi soal informasi adanya anggaran alutsista yang mengakibatkan dana untuk gaji pegawai Pemda menjadi nihil.
"Tidak ditemukan berita yang menyebut pernyataan seperti ini. Faktanya gaji pegawai Pemda dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah," jelas Yustinus.
Terkait informasi bahwa Pemda Sulawesi Utara dan Sumatera Utara tidak bisa membayar gaji pegawai, Yustinus juga menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Sri Mulyani.
"Hanya diberitakan bahwa Pemda Sulses kesulitan membayar utang jangka pendek. Sedangkan di Sumut, gaji 300 Kades di Kabupaten Simalungun belum dibayar selama Agustus hingga November 2023," tulisnya.
Ada pula isu terkait permainan membangkrutkan 7 BUMN alasan kekurangan dana. Menurut Yustinus, isu tersebut merupakan pernyataan Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo yang mengungkap pembubaran ketujuh BUMN tersebut sebagai bagian dari transformasi Kementerian dalam 4 tahun terakhir.
"Adapun ketujuhnya dibubarkan karena dinilai tidak lagi mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara," urainya.
Ada pula bantahan terhadap isu lain terkait pabrik kertas Leces yang sahamnya dikuasai adik Prabowo dan dijual murah demi dana kampanye; 7 BUMN menyusul akan dipailitkan karena Presiden ingin membayar sebagian utang negara agar nama baiknya kembali; 3 perusahaan yang akan dijual murah; kolapsnya Waskita, hingga semua biaya negara dihabiskan untuk membiayai kampanye Prabowo-Gibran.
"Tidak ditemukan berita tersebut dan sama sekali tidak ada pernyataan Menkeu SMI," jelas Yustinus.