Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menyatakan keterkejutannya setelah mengetahui jumlah desa mandiri meningkat cukup tajam dalam kurun lima tahun terakhir sejak 2019.
Berdasarkan data indeks desa membangun yang diterbitkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), jumlah desa mandiri pada tahun ini telah mencapai 16.908.
Dalam persentase, angka tersebut naik 1.912 persen dari posisi 2019 yang hanya mencapai 840.
"Luar biasa ini. Sementara itu, desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan, dari semula 21.162 desa pada 2019 turun menjadi 6.748 desa pada 2024," ujarnya dalam Seminar Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan, Selasa (8/7).
Menurut Thomas, anggaran dana desa pada 2015–2023 telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Sementara pada tahun ini, arah kebijakan dana desa diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahan pangan, pencegahan dan penurunan stunting, serta program prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristiknya masing-masing.
"Uang kita yang disalurkan melalui dana desa harus dijaga dan diawasi penggunaannya agar optimal dalam memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Thomas menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi dana desa sebagai pilar penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dia mengakui tidak mudah untuk mewujudkan transpransi hingga ke tingkat terbawah.
"Di sinilah ada peran kepala desa sebagai ujung tombak. Kepala desa menjadi lokomotif membangun sistem yang efektif sehinggga mendorong transparansi," katanya.
Dia berharap dapat banyak belajar dari apa yang telah dilakukan Kemenkeu dalam hal transparansi anggaran, terutama oleh para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
"Kami di Gerindra hanya level DPP. Ini di Kemenkeu sampai jenjang ke bawah," ujar mantan Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus kemenakan presiden terpilih Prabowo Subianto itu.
