Jokowi Minta MA Bantu Atasi Hambatan Hukum Untuk Pembangunan Ekonomi

Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Mahkamah Agung (MA) melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi. Harapan itu ia sampaikan dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung secara daring dari Istana Negara. 

“Antara lain melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan,” ujar Jokowi seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet, Selasa (22/2).

Jokowi menilai Mahkamah Agung berperan krusial sebagai pengawal keadilan dan mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan keputusan penting (landmark decision).

"Dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya, serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia hukum yang mencederai rasa keadilan,” ujar mantan Wali Kota Solo ini. 

Lebih lanjut, dia juga meminta model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan. Misalnya, dengan mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, mengedepankan restorative justice untuk perkara pidana serta proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud.

Terkait transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh Pemerintah, dukungan MA betul-betul dibutuhkan, guna terciptanya sinergi dalam berbagai rencana yang sudah disiapkan.

Presiden menyebutkan sejumlah transformasi penting yang sedang dilaksanakan pemerintah, seperti pemerataan pembangunan yang lebih Indonesia-sentris, perluasan hilirisasi berkenaan dengan nilai tambah sumber daya alam, dan mendukung UMKM naik kelas melalui digitalisasi.

Pemerintah juga berupaya untuk memperkuat ekonomi hijau yang lebih menyehatkan dan menyejahterakan rakyat, mempercepat transisi menuju EBT, serta memperkuat ekonomi biru agar kekayaan maritim bisa lestari dan menyejahterakan rakyat.

Transformasi juga pemerintah lakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

"Serta menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa, serta memberantas tindak pidana korupsi,” ujar Presiden Joko Widodo.