Ancam Mogok Kerja 2 Hari, KSPI Tolak Wacana PPN 12 Persen

Jakarta, FORTUNE - Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 menuai penolakan keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Organisasi Buruh tersebut menyatakan bahwa kebijakan ini akan memperberat beban hidup masyarakat kecil, terutama buruh, di tengah kenaikan upah yang dianggap tidak memadai.

Presiden KSPI, Said Iqbal, bahkan mengancam akan menggelar aksi mogok nasional jika pemerintah tetap melanjutkan rencana ini.

Menurutnya, Kenaikan PPN akan berdampak langsung pada lonjakan harga barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat terancam kian merosot.

"Kenaikan PPN menjadi 12 persen di tengah kenaikan upah minimum yang hanya 1-3 persen akan semakin memperburuk kesejahteraan buruh. Daya beli turun, roda ekonomi melambat, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin nyata," kata Said dalam keterangannya yang dikutip Rabu (20/11).

Dia mengatakan bahwa selain mengurangi daya beli, kebijakan ini bakal memperlebar jurang kesenjangan sosial. Dengan beban pajak yang meningkat, masyarakat kecil harus mengalokasikan lebih banyak penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tanpa ada peningkatan signifikan dalam pendapatan.

"Bagi rakyat kecil, kenaikan ini mirip dengan kebijakan kolonial. Hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara mayoritas semakin tertekan. Ini akan menambah ketimpangan sosial yang sudah buruk," ujarnya.

KSPI memandang kebijakan ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Sebaliknya, kebijakan ini dinilai justru melemahkan pasar dan mengancam keberlanjutan bisnis, terutama sektor yang bergantung pada konsumsi domestik.