Pemerintah Batal Beri Insentif ke Minyakita, Gula Industri, dan Tepung

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah membatalkan untuk memberikan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 1 persen bagi produk Minyakita, tepung terigu, dan gula industri. Hal ini terkait dengan keputusan mempertahankan tarif PPN sebesar 11 persen untuk barang dan jasa umum.

Sebelumnya, rencana pemberian insentif PPN DTP 1 persen untuk tiga barang pokok penting (bapokting) ini akan diterapkan jika tarif PPN 12 Persen berlaku secara umum. Namun, Presiden Prabowo Subianto memutuskan tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menyatakan bahwa meskipun insentif PPN DTP untuk bapokting dibatalkan, insentif lainnya yang telah dijanjikan pemerintah tetap akan berjalan mulai 1 Januari 2025.

"Insentif sudah mulai berjalan kecuali untuk satu hal, yaitu PPN DTP 1 persen. Karena tarif PPN tetap di 11 persen, maka insentif untuk minyak goreng, tepung terigu, dan gula industri tidak jadi diberikan," ujar Yon dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/1).

Yon memastikan bahwa sejumlah insentif lain tetap berlaku, seperti bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan selama Januari hingga Februari 2025, diskon listrik 50 persen untuk rumah tangga dengan daya maksimal 2.200 VA di periode yang sama, dan PPN DTP Properti untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp5 miliar dan dasar pengenaan pajak sampai Rp2 miliar.

Pemerintah juga akan memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji maksimal Rp10 juta per bulan.

Untuk mobil listrik dan hibrida, masih ada insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dengan rincian PPN DTP 10 persen untuk CKD, PPnBM DTP 15 persen untuk CBU dan CKD, serta BM 0 persen untuk CBU. Kemudian, PPnBM DTP 3 persen untuk kendaraan hibrida juga akan diberlakukan.