Sejumlah pekerja melakukan bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/10). ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahFortune Recap
- Bapanas memperingatkan lonjakan kebutuhan beras menjelang Pilkada serentak 2024.
- Kepala Bapanas menekankan pentingnya menjaga cadangan beras pemerintah, terutama pada periode krusial tiga bulan terakhir 2024 dan dua bulan awal 2025.
- Stok cadangan beras pemerintah di Perum Bulog masih jauh dari target, sehingga Bapanas akan mempertimbangkan opsi impor untuk memenuhi kebutuhan CBP.
Jakarta, FORTUNE – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperingatkan adanya potensi lonjakan kebutuhan Beras menjelang Pilkada serentak 2024. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat produksi beras dalam negeri saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan kini adalah momen yang pas untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP), terutama beras. Ia mengatakan bahwa tiga bulan terakhir 2024 dan dua bulan awal 2025 adalah waktu yang krusial.
Pada 27 November 2024 ketika Pilkada berlangsung, akan terjadi peningkatan kebutuhan beras yang sangat signifikan.
"Mohon maaf nanti 27 November (2024) itu menjadi sangat kritikal. Biasanya peningkatan kebutuhan beras jelang Pilkada itu sangat tinggi. Apalagi pada waktu produksi tiga bulan terakhir di akhir tahun ditambah dua bulan di awal tahun," kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (4/9).
Arief juga menyoroti bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog saat ini masih jauh dari target. "Stok CPP beras di Bulog hari ini hanya 1,3 juta ton, padahal idealnya kita harus memiliki setidaknya 2 juta ton," ujarnya.
Menurut Arief, meski pengadaan beras diupayakan dari dalam negeri, namun saat stok dalam negeri tidak mencukupi dan berisiko mendorong naiknya harga beras. Bapanas akan mempertimbangkan opsi impor untuk memenuhi kebutuhan CBP.
Dalam menghadapi situasi kritis ini, Bulog akan menerapkan dua skema untuk memenuhi kebutuhan beras. Skema pertama adalah pengadaan dalam negeri, yang diupayakan semaksimal mungkin tanpa memicu kenaikan harga beras di pasar domestik. Namun, jika pengadaan dalam negeri tidak memadai, skema kedua yakni impor beras akan dilakukan sebagai langkah terakhir.
“Kita berharap Bulog mampu menyerap beras dari dalam negeri dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ada. Tetapi, jika tidak memungkinkan, maka impor adalah solusi yang sangat terpaksa harus diambil,” kata Arief.
Ketersediaan beras
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengatakan pihaknya berupaya untuk memastikan ketersediaan beras nasional di tengah tantangan stok yang minim dan lonjakan kebutuhan pada awal 2025.
Bayu memperkirakan total pasokan beras hingga akhir 2024 akan mencapai sekitar 2,5 juta ton. Angka ini berasal dari berbagai sumber, termasuk impor beras dan pengadaan dalam negeri.
“Dari luar negeri ada sekitar 900.000 ton sudah masuk. Pengadaan dalam negeri, dengan skenario optimis, akan menambah sekitar 200.000 ton lagi,” kata dia.
Dari total pasokan 2,5 juta ton tersebut, Bulog memperkirakan sekitar 950.000 ton akan digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan selama dua bulan terakhir pada 2024 dan Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama empat bulan ke depan. Dengan demikian, pada akhir tahun stok beras nasional diperkirakan masih tersisa sekitar 1,5 juta ton.
“Untuk bantuan pangan, sisa dua bulan itu kira-kira 450.000 ton, dan untuk SBHP sisa empat bulan sekitar 500.000 ton. Jadi, stok akhir tahun kita insya Allah masih ada sekitar 1,5 juta ton,” ujar Bayu.
Related Topics
Related Articles
