Kabinet Thailand Setujui RUU Bisnis Judi Demi Genjot Ekonomi

Kabinet Thailand pada Senin (13/1) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) kontroversial yang melegalkan perjudian di kompleks hiburan tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan sektor pariwisata dan menciptakan lapangan kerja baru.

Undang-undang yang diajukan ini akan memungkinkan pendirian kasino di dalam kompleks pariwisata yang mencakup taman hiburan, taman air, hotel, dan pusat perbelanjaan.

Saat ini, perjudian di Thailand hanya legal di pacuan kuda yang dikelola negara dan lotere resmi, sementara taruhan ilegal cukup meluas.

Dilansir VOA, Selasa (14/1), Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menyatakan kepada wartawan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan, menarik investasi, dan mengatasi perjudian ilegal.

RUU ini akan diajukan ke Dewan Negara untuk disusun lebih lanjut sebelum dibahas dan dipilih oleh parlemen. Proses tersebut kemungkinan akan memakan waktu beberapa bulan.

Thailand aktif dorong pariwisata

Diketahui, setelah pandemi COVID-19 yang memengaruhi industri pariwisata Thailand, negara ini telah meluncurkan berbagai langkah untuk menarik lebih banyak wisatawan. Termasuk pelonggaran persyaratan visa untuk pengunjung dari Cina dan India.

Wakil Menteri Keuangan, Julapun Amornvivat mengungkapkan bahwa pemerintah berharap kompleks hiburan tersebut dapat meningkatkan jumlah wisatawan sebesar 5–10% dan menciptakan hingga 15.000 lapangan pekerjaan baru.

Selain itu, pembangunan kompleks perjudian “resmi” diproyeksikan akan berdampak untuk melindungi masyarakat dengan peraturan yang lebih ketat hingga menambah APBN Thailand melalui industri pariwisata sebesar 120 hingga 220 miliar baht atau setara hingga Rp103 triliun. Namun, lokasi dan jadwal pembangunan kompleks tersebut belum diumumkan.

Sejak lama ditentang

Upaya untuk melegalisasi bisnis kasino di Thailand sudah lama terjadi. Kelompok konservatif di Thailand, yang mayoritas beragama Buddha, telah lama menentang upaya legalisasi perjudian. Meskipun negara-negara tetangga seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar telah membangun kasino.

Laporan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan pada tahun lalu memperingatkan bahwa kasino-kasino di Asia Tenggara telah menjadi bagian penting dari jaringan perbankan yang digunakan oleh sindikat kejahatan terorganisasi untuk pencucian uang.