Mengapa Indonesia Ingin Gabung BRICS? Ini Alasannya

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk mendaftar sebagai anggota BRICS bukanlah langkah yang diambil karena “ikut-ikutan”. Melainkan hasil dari kajian yang mendalam dan komprehensif.

"Partisipasi Indonesia di forum mana pun juga not only for the sake of 'ikut' tipe di semua forum saja. Tapi kita sudah melakukan banyak kajian terhadap forum-forum yang ada dan kita melakukan self-assessment bagaimana kita akan berpartisipasi di dalam forum tersebut," kata Juru Bicara Kemlu Rolliansya Soemirat, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 November 2024 lalu.

Mengapa Indonesia ingin gabung BRICS?

Akses pasar yang lebih luas dan manfaat ekonomi lainnya

Dilansir Antara, dalam aspek ekonomi, keanggotaan Indonesia di BRICS akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk perindustrian nasional. Hal ini tentu sangat menguntungkan, mengingat BRICS saat ini terdiri dari sembilan negara anggota yang memiliki pengaruh signifikan di tingkat global.

Sejalan dengan hal ini, publikasi dari situs resmi United States Institute of Peace (USIP) mengungkapkan bahwa ada manfaat ekonomi yang jelas bagi negara berkembang yang bergabung dengan BRICS.

Berdasarkan data dari lembaga federal AS tersebut, negara-negara anggota BRICS mewakili sekitar 45 persen populasi dunia, 28 persen dari output perekonomian global, dan 47 persen dari produksi minyak mentah dunia.

Seperti yang diketahui, BRICS yang telah terbentuk sejak 2009 terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan Cina sebagai anggota awal, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2011.

Empat negara terakhir yang menjadi anggota hasil ekspansi BRICS adalah Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Sementara itu, Arab Saudi telah diundang secara resmi untuk bergabung, tapi hingga saat ini belum ada deklarasi formal tentang status keanggotaan mereka.

Selain itu, dalam KTT BRICS pada 22-24 Oktober 2024, telah disepakati penetapan 13 negara mitra, yaitu Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Indonesia yang saat ini berstatus sebagai "interested country" berada pada tahap awal proses aksesi untuk menjadi anggota penuh BRICS. Setelah ini, Indonesia akan melalui beberapa tahapan lagi sebelum dapat menjadi anggota penuh organisasi tersebut.

Mendukung politik bebas aktif

Menteri Luar Negeri, Sugiono, dalam KTT BRICS menyatakan bahwa proses Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sudah dimulai.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," ujar Sugiono, dikutip dari IDN Times, Jumat, 15 November 2024.

Ia menambahkan, Indonesia melihat bahwa prioritas BRICS sejalan dengan program kerja Kabinet Merah Putih yang mencakup isu-isu penting seperti ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan sumber daya manusia.

Sugiono menuturkan, melalui BRICS, Indonesia berusaha untuk mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South.

"Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," kata Sugiono.

Namun, ia menegaskan bahwa meskipun dalam proses menjadi anggota BRICS, Indonesia akan terus melanjutkan keterlibatannya di forum-forum internasional lainnya, serta menjalankan diskusi dengan negara-negara maju untuk menjaga keseimbangan dalam diplomasi global.

Menekankan hak atas pembangunan

Sugiono mengemukakan beberapa langkah strategis untuk memperkuat kerja sama antara BRICS dan Global South.

Salah satu poin penting yang ia tekankan adalah perlunya pengakuan terhadap hak atas pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, negara-negara berkembang perlu lebih banyak ruang kebijakan untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan mereka.

Sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka untuk mendukung proses ini, baik melalui bantuan keuangan maupun transfer teknologi yang lebih adil.

Lebih lanjut, Sugiono juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan dapat mencerminkan dinamika global saat ini.

Ia menegaskan bahwa institusi internasional harus diperkuat dengan sumber daya yang memadai, sehingga mereka mampu menjalankan mandatnya secara efektif dalam menyelesaikan tantangan global yang makin kompleks.

Ia menyatakan bahwa BRICS dengan struktur yang lebih beragam dan representatif, dapat berfungsi sebagai perekat yang mempererat kerja sama antara negara-negara berkembang.

Dengan forum ini, diharapkan negara-negara berkembang dapat bekerja lebih kolaboratif. Tidak hanya dalam menghadapi isu-isu ekonomi, tetapi juga dalam hal politik dan sosial, guna memperjuangkan kepentingan bersama mereka di tingkat global.